Setelah masa Muhammad dan Khulafa’ al Rasyidin, konsep pemerintahan Islam Klasik yang menyatukan beberapa wilayah dalam satu kekuasaan Islam dianggap sebagai salah satu faktor internal runtuhnya pemerintahan Dunia Islam.

Mulanya, cakupan wilayah yang terbentang hingga ke wilayah Eropa dapat dikelola baik dengan tersambungnya komunikasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan lokal. Namun, kemudian, komunikasi ke beberapa wilayah melemah dan kehilangan konrol. Faktor lainnya, sistem pemerintahan monarki absolut yang diterapkan seringkali menimbulkan dilemma dan konflik perebutan antara putra mahkota, serta pemberontakan.

Pada abad ke -16 M. hingga pertengahan abad ke-18. Dinasti Usmani dan Dinasti Safawi, dua dinasti Islam terakhir, tetap menjadi dua kubu yang bertikai. Faktor Ideologi Sektarianisme turun-temurun Sunni-Syiah adalah salah satu faktor penyebab tejadinya perpecahan, peperangan dan berdampak buruk pada peta perpolitikan dunia Islam. Sistem dinasti atau kerajaan (Khilafah) dirasa sudah tidak efektif lagi bagi umat Islam, lantaran hanya melanggengkan perang saudara dan memakmurkan keluarga kerajaan saja.

Bersamaan dengan itu, pada abad ke-17 muncul kolonialisme Barat yang dimotori semangat “Renansiance”, dimana Eropa yang terbebas dari hegemoni kepausasan mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang, utamanya ilmu pengetahuan, industri dan administrasi pemerintahan. Perbedaan antara dunia Barat dan Islam saat itu sangat kontras, dimana dunia Islam sedang mengalami kevakuman bahkan kemunduran, sedangkan di pihak lain, Barat sedang mengalami kemajuan.

Keadaan ini membuat hujan kritik semakin deras datang dari umat Islam (internal) dan non-Islam (eksternal) yaitu Barat sebagai pihak penjajah. Hantaman terhadap kebijakan-kebijakan rezim Usmani saat itu dan konsep politik Islam klasik seperti konsep Negara Islam (Daulah Islamiyah), khalifah, menjadi bahan kritikan dan kecaman dari berbagai pihak yang mendambakan pembaharuan.

Semangat pembaharuan yang digulirkan untuk membenahi pemerintahan dunia Islam Turki Usmani bergeser menjadi semangat revolusi nasionalisme negara-bangsa. Bahkan pada akhirnya pemerintahan Turki Usmani sendiri menasionalisasi dirinya sendiri menjadi sebuah bangsa dan sekaligus menandai berakhirnya Daulah Islamiyah (pemerintahan dunia Islam). Sebagai pemerintahan yang mewakili mayoritas dunia Islam, pemerintahan Turki Usmani sangat berperan dalam membentuk ideologi baru perpolitikan dunia Arab sebagai basis Muslim dunia.

Semangat pembaruan di bidang pemerintahan dunia Islam, terutama di Turki Usmani sangat diwarnai oleh alam Barat. Dimana model pembaharuan yang melahirkan konsep nasionalisme negara bangsa menjadi bentuk perjuangan yang dipaksakan dan seolah-olah tidak ada opsi lain. Para tokoh yang lahir dan sebagai promotornya saat itu, beranggapan bahwa Nasionalisme sekular prototype pemeritahan Barat merupakan jalan satu-satunya yang harus diambil untuk membenahi Turki saat itu. Namun, upaya pembaharuan ektrem ini terlalu mengorbankan banyak hal, khususnya Islam yang telah mendarah daging di dalam sanubari masyarakat Turki.

A. Dinasti Turki Usmani sebagai Pemerintahan Dunia Islam

Kerajaan Turki Usmani atau Dinasti Usmani (1281-1920M) merupakan kerajaaan adikuasa yang mempresentasikan kekuatan dunia Islam setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah (1258 M.), disamping Kerajaan Safawi di Persia dan Mughal di India. Dominasi terhadap wilayah kekuasaan dunia Arab Islam pada masa kejayaannya yang membentang dari Budapest (Hongaria) di kawasan sungai Danube sampai ke Bagdad, di kawasan sungai Tigris dan dari semenanjung Ceremenia ke hulu sungai Nil, menjadikannya disegani dan ditakuti di dunia.

Istilah Turki sendiri memperesentasikan sebuah ethno-linguistik besar yang melingkupi berbagai masyarakat seperti Kazakhs, Uzbeks, Kyrgyz, Uyghur, Azerbaijan, Turkmen. Sebagian besar orang Turki memiliki asal usul dari Asia Tengah, yaitu Pegunungan Altai. Adapun bahasa Turki menyebar luas melalui migrasi dan invasi. Saat ini wilayah Negara Turki mencakup di Asia Tengah, Semenanjung Anatolia, Wilayah Balkan, Padang Siberia dan Eropa Timur.[1]

Secara histori peradaban, Turki Usmani merupakan kepanjangan dari kekuasaan bani Saljuk (1037 M)., di bawah khalifah Abbasiyah. Turki Usmani sendiri bersal dari keluarga Qabey, salah satu kabilah Ghaz di Turki yang mendiami Turkistan. Di bawah pimpinan Ertoghrul mereka mengabdikan diri kepada sultan Saljuk, Allaudin, yang sedang berperang melawan Bizantium. Atas kehebatan Ertoghrul dan anak buahnya dalam memenangi setiap pertempuran dengan Bizantium, mereka dihadiahi sebidang tanah di perbatasan Bizantium dan diberi wewenang memerangi bangsa Romawi guna meluaskan wilayahnya.

Atas persetujuan Alaudddin, setelah Ertoghrul wafat pada 1281 M, puncuk pimpinan dilanjutkan oleh putranya, Usman (1281-1324). Atas kepiwaiannnya, oleh Allaudin, wilayahnya diperluas. Ia boleh mencetak uangnya sendiri dengan namanya bersama dengan nama-nama Sultan Turki Saljuk dan seakan-akan ia memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya. Usman berhasil menguasai kota Hisbar milik Romawi timur dan menjadikannya ibu kota pemerintahannya.[2] Di masa inilah kesultanan Usmani yang disandarkan kepada nama raja Usman berdiri dan turun termurun kekuasaaanya diwariskan kepada tiga puluh delapan raja yang silih berganti memimpin hingga 1920 M.

Bermodalkan kepercayaan dan kekuasaan serta kemantapan keamanan dalam negeri, ekpansi perluasan ke wilayah Eropa pada masa Murad I (1326-1389) berhasil menaklukan Adrianopel (Edirna) yang kemudian menjadi ibukota baru. Kegemilangan yang lebih atas usaha-usaha ekpansi Turki Usmani, ditandai dengan ditaklukannya Konstantinopel pada 1453 M. yang dipimpin oleh Muhammad II, sang penakluk (1451-1481). Ditaklukannya Konstantinopel oleh Turki Usmani merupakan babak akhir dan penanda berakhirnya imperium Eropa, yaitu Romawi.

Jatuhnya Konstantinopel dan juga Pemerintahan dunia Islam, seperti kekhalifahan Abbasiyah dan kekuasaan-kekuasaan lain seperti Mamluk, Saljuk, mengokohkan Kerajaan Turki Usmani secara formal sebagai pewaris Pemerintahan Dunia Islam. Raksasa baru ini berdiri mengangkang di Bosporus, satu kakinya di Asia dan kaki lainnya di Eropa. Ekspansi wilayah yang dicapai menjadikannya pewaris tunggal kekhalifahan Islam dan pewaris kekaisaran Bizantium Yunani dan Romawi.[3]

Pencapaian Kekaisaran Usmani

Dalam sejarah kekaisaran Turki Usmani, masa kejayaannya dicapai pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman al Qanuni atau Sulaiman Yang agung (1522). Ekspansi yang telah dicapai meliputi Irak, Bergrado, Pulau Rodhes, Tunisia, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian luas wilayah Turki Usmani mencakup Asia Kecil, Armedia, Irak, Syiria, Hijaz, Mesir, Libya, Tunis, dan al Jazair, serta di wilayah Eropa meiluputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Romania.[4]

Semua itu tidak terlepas oleh peran angkatan militer tangguh yang dimiliki oleh Kekaisasaran Usmani. Pada abad ke-14 dibentuk korps militer Yenissari, berasal dari anak-anak Kristen yang diberi pendidikan agama Islam dan pendidikan militer yang disiplin.[5] Tentara ini merupakan kekuatan tangguh dan senjata utama ekspansi wilayah Usmani hingga masa kejayaannya. Angkatan laut juga sangat kuat. Bahkan pada masanya, angkatan laut Turki Usmani merupakan penguasa lautan Mediterania yang ditakuti. Pasukan Yenissari sendiri sering disebut sebagai tentara Bektasyi, yang merupakan sebuah aliran Tarekat keagamaan yang berkembang saat itu. Sebutan itu disematkan pada Yenissari karena Tarekat Bektasyi pengaruhnya yag dominan di kalangan tentara Yenissari. Sementara, tarekat lainnya, Maulawi mendapat dukungan dari kalanga penguasaha.

Gelar al-Qanuni (Pemberi Hukum) yang disematkan kepada Sulaiman, merupakan bentuk penghomatan rakyat atas kepiwaiannya mengatur pemerintahan. Pada masanya, ia meminta Ibrahim al Halabi (dari Aleppo, w. 1949) untuk menyusun sebuah kita undang-undang (Qanun), bernama Multaqa al Abrar yang menjadi dasar hukum bagi kekasisaran Turki Usmani hingga datangnya reformasi pada abad ke 19. Keagungan raja besar itu tidak hanya diakui oleh rakyatnya, bahkan oleh bangsa Eropa pun mengenalnya sebagai “Yang Agung”. [6]

Pada masa Sulaiman, jaringan pemerintahan yang teratur tercipta. Untuk mengelola wilayah yang demikian luas, Sultan sebagai penguasa tertinggi pemerintahan dibantu oleh Sadr al A`zam, perdana menteri yang membahawi para Pasya (Gubernur) yang dibawahnya terdapat beberapa orang al Zanaaiq atau al-Alawiah (Bupati).

Sebagai pewaris kekhalifahan Islam, dalam dinasti Usmani, Agama menduduki tempat signifikan dalam struktur sosial dan politik masyarakat Turki Usmani. Fatwa seorang Syaikhul Islam (Mufti) dijadikan sebagai hukum yang berlaku, tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Dengan demikian ulama mempunyai peran besar dalam kerajaan dan masyarakat.

Di bidang insfrastruktur, Sulaiman menyempurnakan dan memperindah ibu kota kerajaan, Istanbul (Konstantinopel), serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, mausoleum (kbbi: bangunan makam yang luas dan megah; monument makam), jembatan, terowongan, jalur kereta api dan pemandian umum. Satu arsitek kepercayaannya, Sinan, menghasilkan karya agungnya berupa masjid agung “Sulaymaniyah” yang dirancang untuk menandingi Katredal Santa Shopia.

Pencapaian di berbagai bidang tersebut tidak diimbangi dengan ketidak nampakan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena Turki Usmani merupakan dinasti yang lahir dari darah ekpansi militer, sehingga lebih fokus ke dalam bidang tersebut. Pendidikannya lebih menakankan ke pendidikan militer. Di bidang khazanah keilmuan baik yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun kajian keagamaan tidak nampak berkembang dibandingkan masa-masa kekhalifahan sebelumnya.

Kemunduran

Ibnu Khaldun memberikan penjelasan sistematis mengenai kehancuran sebuah dinasti oleh faktor dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa suatu dinasti pada awal berdirinya dibangun oleh para pendukungnya, kemudian menjadi besar pada masa kejayaannya dan mulai berusaha menunjukan bahwa dirinya tidak lagi bergantung pada sipapun termasuk para pendukungnya, sehingga ditinggalkan dan dijauhi, bahkan dimusuhi oleh pendukungnya.[7] Benar adanya, bahwa memang ada satu masa dimana subuah kekaisaran akan mengalami satu masa kemunduran, begitupula yang terjadi pada dinasti Usmani. Bedanya, kemunduran kekaisaran Usmani segera mendapat respon untuk membenahi kembali.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kekaisaran dinasti Usmani setelah Sulaiman al Qanuni.

  1. Setelah masa Sulaiman, ada dua kekuatan tetangga yang merongrong kekuataan dinasti, yaitu dari dalam dunia Islam dan luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, dinasti Safawi di Persia, dam adapun dari luar dunia Islam, Austria dan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Turki di wilayah Eropa terus merongrong memperebutkan wilayah-wilayah kekuasaan Usmani.

Dengan keaadan tersebut, kerajaan secara umum diatur untuk menghadapi peperangan daripada memakmurkan rakyatnya. Jejak rekam ekspansi Turki ke Eropa-pun menurun drastis, bahkan para penguasa Turki memilih untuk mempertahankan apa yag telah didapat ketimbang mencoba mendapatkan lebih banyak; sehingga angkatan perang tidak lagi untuk menyerang, tetapi lebih berfungsi sebagai pertahanan.

  1. Lahirnya era Renansiance di Eropa yang menghasilkan produk kolonialisme, mulai menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Turki Usmani. Pada awalnya dijadikan lahan dagang atas produk revolusi industri mereka, lambat laun berinteraksi dan memberikan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan bahkan intervensi kepada para pemimpin-pemimpin lokal.
    1. Menurunnya kemampuan Sultan dalam memimpin. Mereka kurang terlibat langsung dalam administrasi negara. Dengan begitu peran Grand Wazir (Perdana Menteri) yang lebih dominan. Ketidakmampuan sultan dalam mengemban tugas membawa kerajaan pada konflik internal antar pangeran yang memperebutkan jabatan Sultan. Yang paling mencolok, pada saat perebutan kekuasaan empat putra Sultan Ahmad I, yaitu antara Musthafa I, Usman II, Murad IV dan Ibrahim I. Bahkan pernah ada kesultanan peremuan, yaitu Sultanah Turkhan.
    2. Meningkatnya populasi heterogen antara kelompok dan ras yang berbeda-beda, dengan garis perpecahan yang kentara jelas antara golongan Muslim dengan Kristen – bahkan antara muslim Turki dengan muslim Arab dan antara sekte Kristen satu dengan sekte Kristen yang lain. Walau kemudian dibentuk sebuah sistem millet[8], sebagai jalan penyelesainnya, akan tetapi para prakteknya justru menjadi senjata bumerang yang melemahkan kewibawaan kekaisaran sendiri.

Dari beberapa faktor disebutkan di atas, menegaskan bahwa Kekaisaran Turki Usmani setelah masa al Qanuni menjadi sangat lemah. Sistem administrasi negara dan kemakmuran rakyat tidak berjalan, bahkan upaya pengembangan pendidikan menurun lantaran kesibukan pemerintah menghadapi lawan. Masa-masa ini benar-benar mempresentasikan kemunduran dunia Islam yang kontras dengan perkembangan dunia barat setelah era Renansiace. Dengan kekontrasan ini membuka mata dunia Islam terhadap Barat yang maju dan berkembang di berbagai sektor, baik sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi industi.

B. Upaya Pembaharuan Politik

Reformasi Militer

Menyadari bahwa sedang terjadi kemunduran di berbagai bidang, pemegang otoritas pemerintahan mulai melakukan. Pada masa Sultan Salim III (1787-1807) telah dimulai pembaharuan yaitu dengan usaha membentuk pasukan militer baru.[9] Salim III menganggap bahwa pasukan militer Yennisari susah diatur dan atas sikap mereka yang menyokong kelompok anti pembaharuan. Yenissari juga cenderung memihak pada salah satu pangeran, sehingga ikut campur jika terjadi konflik perebutan tahta. Pasukan ini seringkali mengendalikan Istanbul ketika sultan-sultan yang berkuasa lemah. Setelah usaha Salim III kandas dan ia diturunkan paksa oleh Yennisari, misinya dilanjutkan oleh Mahmud II (1808-1838) yang merebut tahta dari sepupunya Musthafa V.

Untuk memberangus Yenissari, Mahmud II membentuk satuan militer Muallam Iskinji sebanyak 40.000 orang yang terdiri dari oang Islam yang dilatih oleh tokoh-tokoh militer kiriman Muhammad Ali Pasya, Mesir. Atas restu dari mufti besar kerajaan, Mahmud II memeritahkan pengepungan terhadap Yenissari yang sebelumnya melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi pada 6 Juni 1826 tersebut bertujuan untuk menggagalkan parade pasukan baru Muallam Iskinji yang dijadwalkan 3 hari setelahnya.Peristiwa ini dikenal dengan “The Auspicius Incident”.

Korps militer yang telah berdiri sekitar lima abad itu hancur dalam beberapa jam saja. Lebih kurang seribu tentara Yenissari mati terbunuh. Markas mereka dihancurkan, para pendukung dan penyokong dari golongan sipil serta Tarekat Bektasyi pun dibubarkan.

Musnahnya pasukan Yenissari dan hadirnya Korps pasukan elite baru yang mendukung segala kebijakan dan perintah, membuat Mahmud II semakin mapan untuk melakukan pembaharuann. Langkah lanjutan yang ia terapkan untuk mengkohkan tahtanya ialah masih dengan melalukan pembenahan bidang militer. Ia mendirikan sekolah militer (1830 dengan tenaga-tenaga ahli dari Eropa dan mendirikan akademi militer Turki (1840) dengan tenaga pendidik militer professional dari Mesir. Selain itu, Mahmud II juga mengirim pelajar-pelajar ke Eropa, utamanya untuk belajar ilmu kemiliteran.[10] Kekuatan militer baru ini menjadi semakin loyal terhadap Sultan, dan menjadi alat sentralisasi politik, serta pendorong proses modernisasi di masa berikutnya.

Reformasi Perangkat Eksekutif dan Pembatasan Syaikh al Islam

Mahmud II merubah gaya kepemimpinan sedikit demokratis dan merubah gaya aristokratif menjadi lebih merakyat, dari yang sebelumnya terkesan kaum bangsawan. Dengan begitu, perannya sebagai Sultan lebih luas dan seakan menciptakan absolutisme baru, dimana kaum feudal di daerah dibatasi kekuasaannya. Kedudukan Sadr al a`zam, perdana menteri yang awalnya membawahi para Gubernur diganti dengan Baskevil, Perdana Menteri yang membawahi para Vikilis, pada Menteri yang mengurusi dalam negeri, luar negeri, keuangan dan pendidikan dan kekuasaannya jauh lebih berkurang dari Sadr al A`zam.

Pada masa Mahmud II inilah Turki Usmani pertama kali memisahkan antara urusan dunia yang diatur dengan aturan non syariat dan urusan agama yang diatur oleh syariat, yang kemudian hari secara tidak langsung menumbuhkan bibit hukum sekuler di Turki. Syaikh al Islam yang awalnya berperan sebagai Mufti dan pemberi legitimasi atas apa yang disampaikan oleh Sultan, berubah dengan hanya mengurusi masalah-masalah Syariat. Sedangkan hukum sekuler diserahkan kepada dewan perancang.

Reformasi Kurikulum Madrasah

Pembaharuan yang dilakukan oleh Mahmud II di bidang pendidikan dinasti Usmani mengalami kemajuan yang lumayan signifikan dibanding masa-masa Sultan sebelumnya. Namun, masih menekankan pada pendidikan militer. Mahmud II mendirikan sekolah kedokteran Thibane-i Amire (1827) dan sekolah Teknik Muhendisane yang juga diperuntukkan untuk kepentingan. Ia juga mendirikan lembaga Muzika-I Humayun Maktabi (sekolah musik kerajaan) dan sekolah Mektab-I Ulum harbiye.

Untuk pendidikan masyarakat secara umum, Madrasah yang hingga pada masa itu mengajarkan ilmu-ilmu kegamaan, oleh Mahmud II ditambah dengan kurikulum umum, diantaranya: bahasa Perancis, Ilmu alam, ilmu ukur, sejarah dan ilmu politik. Sekolah kedokteran dan kebidanan (Darul Ulum Hikemiye Ve Mekteb-I Tibbiye-I Sahane) didirikan. Melengkapi upaya pembaharuan pendidikan di dalam negeri, pelajar-pelajar terbaik dikirim ke Eropa, sehingga pada masa selanjutnya muncul tokoh-tokoh reformis yang ide-ide pembaharuannya berkiblat dan beralam pikir pembaharuan Eropa.

Tanzimat; Piagam Gulhane dan Humayun

Sepeninggal Mahmud II, upaya pembaharuan dilanjutkan oleh Abdul Majid I ( 1839-1861). Dalam melancarkan upaya pembaharuan, ia dibantu oleh para pejabat dan tokoh-tokoh pembaharu seperti Mustafa Rasyid Pasya, Mehmed Ali Pasya dan Fuad Pasya yang menghasilkan sebuah gerakan Tanzimat. Tanzimat yang dalam bahasa Arab berarti mengatur, menyusun dan memperbaiki tersebut melahirkan produk berupa peraturan dan undang-undang baru yang diimplementasikan dalam sebuah bentuk piagam pembaharuan, yaitu Hat-I Sherif Gulhane (1839) atau yang lebih dikenal dengan piagam Gulhane.

Secara garis besar, piagam Gulhane menjelaskan bahwa pada masa permulaan dinasti hingga tercapainya masa kejayaan, Syariat dan Undang-undang dipatuhi, sehingga kerajaan menjadi besar dan kuat, serta rakyat hidup dalam kemakmuran. Namun, tradisi kepatuhan tersebut memudar, sehingga kemakmuran menjadi kesengsaraan, kejayaan dinasti menjadi keterpurukan. Oleh karenanya, perlu diadakan pembaharuan/reformasi guna membawa pemerintahan yang lebih baik. Dasar-dasar pokok perubahannya yaitu dengan usaha atas jaminan ketentraman hidup, kehormatan warga negara, serta pengaturan perpajakan dan masa dinas pegawai pemerintahan. Adapun prinsip piagam Gulhane ialah penegakan keadilan bagi setiap kelompok. Beberapa dianataranya direalisasikan dengan pelaksanaan peradilan terbuka. Realisasi lainnya ialah menghapus dan menurunkan nilai pajak di beberapa sektor ekonomi kelas bawah serta penghematan biaya militer.

Guna menegaskan jaminan-jaminan yang tercantum pada piagam Gulhane, pada 1856 diumumkan Tanzimat Hat-I Humayun atau lebih dikenal Piagam Humayun. Dalam piagam tersebut berisikan jaminan-jaminan yang lebih spesifik atas persamaan kelompok, baik dari sudut pandang keagamaan, bahasa dan bangsa. Masing-masing dari mereka mempunyai hak sama untuk menduduki jabatan pemerintah, bersekolah, militer dan kewajiban membayar pajak dan bahkan diberi jaminan kebebasan untuk melakukan inovasi dan pembaharuan sendiri. Permasalahan yang timbul antar warga yang berlainan agama diselesaikan pada Mahkamah Campuran. Yang perlu digaris bawahi dari isi piagam Humayun ini adalah “diperolehkannya bagi orang asing untuk memiliki tanah di daerah kekuasaan Usmani”. Salah satu imbas dari kebijakan ini adalah pembelian dan kepemilikan tanah di Palestina oleh bangsawan-bangsawan Inggris aliran Fremansory yang kemudian baru diketahui bahwa tanah-tanah tersebut diperuntukkan untuk orang-orang Israel.

Tujuan dibuatnya kedua piagam tanzimat tersebut untuk mengembalikan dan memajukan Turki Usmani, sekaligus membatasi kekuasaan absolut Sultan. Namun, pembaharuan-pembaharuan yang digagas oleh para pemikir tersebut sangat kental akan nuansa alam pikir Eropa. Tokoh pembaharu yang muncul dan berperan adalah mereka yang merupakan jebolan dari sekolah-sekolah umum berkurikulum Eropa, sehingga nuansa Islam mulai memudar.

Bagi masyarakat muslim, pergeseran sangat terasa. Peran Syaikh al Islam berkurang dengan hadirnya hukum-hukum campuran yang berada di luar jalur Syariat Islam. Jelas sekali bahwa pada akhirnya membawa misi sekularisme di berbagai bidang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa.

Gerakan Konstitusi Usmani Muda dan Turki Muda

Gerakan pembaharuan Tanzimat secara perlahan mengikis kekuasaan absolut para sultan yang dianggap oleh para pemikir sebagai penyebab kelemahan Turki. Menyikapi reaksi gerakan-gerakan pembaharuan yang saling mengisi dari masa sultan satu ke masa sultan selanjutnya, pada era Sultan Abdul Hamid II, muncul gerakan-gerakan pembaharuan yang lebih hebat, diantaranya gerakan Konstitusi Usmani muda dan Turki Muda.

Gerakan Usmani muda menginginkan bentuk pemerintahan konstitusional bagi kerajaan Turki Usmani. Usaha pembaharuan tersebut pada mulanya didukung oleh Sultan Hamid II yang berkuasa dan berhasil membentuk sebuah konstitusi, akan tetapi, pada praktiknya tidak bisa dijalankan. Hal ini dikarenakan Sultan sendiri mempertahankan kekuasaannya, sehingga yang ada, justru terbentuk pemerintahan konstitusi semi-otokratis, dimana disamping keberadaan sultan sebagai penguasa, ada parlemen. Konstitusi yang terbentuk menjadi disfungsional karena yang berhak membuat dan menyetujui undang-undang adalah Sultan dan Perdana Menteri-nya sendiri, sehingga menjadikan kekuasaan Sultan semakin absolut.

Gagalnya penerapan konstitusi oleh Usmani muda, melahirkan gerakan oposisi bermisi pembaharuan sama, yaitu gerakan Turki Muda (1908-1918), sebuah gerakan yang didominasi oleh Komite Persatuan dan Kemajuan (selanjutnya menjadi Partai). Satu misi dengan gerakan Usmani muda, gerakan Turki muda berhasil memaksa Sultan Abdul Hamid II untuk mengembalikan konstitusi dan membuka parlemen.

Dasar-Dasar Ideologi Turki Baru

Dengan dibukanya kembali parlemen, kreatifitas interlektual dalam politik dan semangat pembaharuan mulai tumbuh berkembang. Salah satunya dengan munculnya perdebatan pendapat menyoal ide-ide ideologi pembaharuan Turki Usmani. Ada tiga aliran dasar-dasar ideologi pembaharuan yang muncul; yaitu aliran Barat, Islam dan Nasionalis. [11]

  1. Aliran Barat. Atas kritikannya terhadap faham keagamaan yang tradisionalis dan fatalism dalam masyarakat Turki Usmani, aliran yang dimotori oleh Tewfik Fikret (w. 1951) dan Dr. Abdullah Jewdat (w. 1932) ini beranggapan bahwa syariat yang telah menguasai segala aspek kehidupan, justru membelenggu masyarakat dan menjadikannya tertutupnya mata dan pikiran mereka atas apa yang dinamakan kemajuan. Menurut aliran ini, solusi untuk mengobatinya adalah apa yang pernah dipakai oleh dunia Barat saat kehidupan masyarakat mereka terselebung dan dikuasai oleh faham keagamaan (baca:Kepausan) yang mengekang peradaban mereka, sehingga muncul aksi pembaharuan Renansiance.
  2. Aliran Islam. Apa yang disampaikan oleh aliran Barat secara tegas ditentang oleh aliran Ideolog Islam. Mereka berpendapat bahwa obat dari pesakitan kerajaan Usmani adalah kembali menegakkan syariat, seperti yang dilakukan oleh dinasti Turki Usmani pada masa kejayaan. Kelemahan Turki bukan sama sekali karena agama, karena agama dalam sejarah kejayaan Turki tidak mejadi penghalang bagi kemajuan.
  3. Aliran Nasionalis. Aliran yang dipelopori oleh Ziya Gokalp (w. 1924) menjelaskan bahwa penyebab kelemahan bangsa Turki adalah keengganan umat Islam mengakui adanya perubahan dan interpretasi baru yang sesuai dengan kondisi zaman. Sebab lainnya ialah hilangnya kebudayaan nasional Turki karena dikalahkan oleh peradaban Islam dan dengan begitu perlu adanya perubahan terhadap institusi-institusi usang yang telah membawa kepada kemunduruan bagi bangsa.

Gokalp mencoba meracik dasar ideologi bagi kebangkitan nasional bangsa Turki dengan kolaborasi ide Westernisasai, Islamisme dan Turkisme, karena menurutnya ketiganya bukanlah ide yang bertentangan. Dengan westernisasi, bangsa Turki diharap bisa mencari peradaban yang ilmiah, teknologi dan industri tanpa harus mengambil gaya hidup dan nilai-nilai moral Eropa, sehingga kebudayaan lokal Turkisme tak terkalahkan. Sedangkan dengan Islamisme, diharap bisa menjiwai ideologi modern prototype Barat tersebut. Bagaimanapun peranan Islam dalam sejarah Turki sangat penting. Dengan kata lain, Gokalp menghendaki sebuah ideologi Turki yang unsur-unsur kebudayaan nasionalnya berasal dari Barat namun dijiwai oleh Islam.

Gagasan yang dikemukakan oleh Gokalp secara tidak langsung mempersempit gerakan pembaharuan terhadap pembaharuan dunia Islam yang diwakili oleh Turki Usmani menjadi pembaharuan sebuah nasionalisme bangsa Turki saja. Penyempitan gerakan pembaruan Gokalp ini mungkin juga dilandasi atas semakin sempitnya wilayah-wilayah kekuasaan Turki yang sebagian besar telah membebaskan diri dan sebagian lagi jatuh ke tangan Kolonialisme Barat. Munculnya ide aliran Nasionalis tentang “Bangsa Turki” memberikan lebih banyak inovasi yang melahirkan banyak alternatif terhadap Dunia Islam. Lepasnya wilayah-wilayah berbahasa Arab dari kerajaan Usmani kemudian lebih memudahkan terbentuknya Turki baru.

  1. C. Nasionalisme dan Sekularisme Kemal At Tarturk

Mustafa Kemal Ataturk

Konsep bernegara Islami yang dijadikan landasan oleh kerajaan atau daulah, khususnya Dinasti Usmani, membuat gerah beberapa tokoh yang hidup pada masa kekuasaannya. Pergolakan pemikirian jelang dan awal abad dua puluh mulai ramai. Sejumlah tokoh dengan ide-ide pembaharuannyapun muncul, salah satunya Mustafa Kemal Ataturk, yang pada akhirnya merubah pola bernegara Turki pasca berakhirnya Dinasti Usmani.

Mustafa Kemal Ataturk bernama asli Mustafa Ali Ridha. Ia dilahirkan pada tahun 1881 M di kota Salonika, pinggir lautan negara Yunani. Ia dilahirkan oleh keluarga yang taat beragama dalam kondisi sosial politik yang carut marut. Di masa remajanya, ia masuk pada sekolah militer di Salonika dan muncul sebagai murid yang brilian dan berkapabelitas tinggi, sehingga oleh gurunya ia diberi sebutan “Kemal”.[12] Pada tahun 1899 Kemal pindah ke Istanbul guna meneruskan sekolah militer lanjutannya dan lulus disana dengan pangkat Letnan. kemudian ia mendapat tugas sebagai staf angkatan darat di Damaskus pada 1905.

Di Damakus, Kemal mulai berkecimpung dalam dunia perpolitikan dan mulai mewarnai pembaharuan Turki Usmani. Ia membentuk sebuah organisasi rahasia bernama Vatan (watan: tanah air) pada tahun 1906, namun tidak berkembang. Secara rahasia ia kembali ke Salonika yang lebih dekat dengan Istanbul dan mendirikan cabang organisasinya disana dengan nama Vatan ve Hurriyet (Tanah Air dan Kemerdekaan). Organisasi ini kemudian menggabungkan diri dalam Komite Persatuan dan Kemajuan, yang merupakan sayap utama gerakan Turki Muda. Dalam komite tersebut, pengaruh Kemal tidak berarti dan kalah bersaing pendapat dengan pemimpin-pemimpin senior, seperti; Enver Pasya, Talat Pasya dan Jamal Pasya.[13]

Namanya mulai dikenal oleh rakyat Turki ketika ia ditunjuk sebagai Atase militer di Sofia pada 1913. Namanya kemudian meroket setelah keberhasilannya memimpin pasukan dan sebuah upaya menahan serbuan pasukan sekutu Inggris, yang berarti pula berhasil menyelematkan kota Istanbul dari pendudukan musuh pada perang dunia pertama. Atas kegemilangan tersebut, ia mendapat pangkat Jenderal dan menduduki Menteri Pertahanan.

Membaca kondisi pemerintahan Turki Usmani yang semakin carut marut, Kemal kemudian melanjutkan misi pembaharuannya. Seiring diutusnya ke Anatolia, ia bekerjasama dengan para pemberontak dan membentuk kader-kader militer tanggu, serta merencanakan pembentukan sebuah negara nasional Turki yang merdeka. Untuk mewujudkannya Kemal mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan-pernyataan sebagai berikut: [14]

 

  1. Kemerdekaan tanah air sedang dalam keadaan bahaya
  2. Pemerintahan di Ibu kota sedang dibawah kekuasaan sekutu dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan tugas.
  3. Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuatan asing.
  4. Gerakan gerakan pembela tanah air yang telah ada harus dikoordinir oleh suatu panitia nasional pusat
  5. Untuk itu perlu diadakan kongres

Pada sebuah kongres bersama gerakan-gerakan Perkumpulan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Juli 1919, terbentuk sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan memilih Kemal sebagai Presiden dewan tersebut. Adapun kongres kedua, di Sivas, pada 4 September 1919, Kemal dipilih sebagai ketua pertahanan hak-hak Anatolia. Pada kongres kedua tersebut diputuskan tentang kemerdekaan bagi Turki dan uapaya pembebasan seluruh wilayah Turki dari kekuatan asing.

Majelis Nasional Agung

Pada bulan April 1920, atas usaha Kemal dan teman-temannya terbentuklah Buyuk Minet Medjlisi atau Majelis Nasional Agung di Ankara. Dalam sidang perdananya, lahir keputusan-keputusan sebagai berikut:[15]

  1. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki
  2. Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi
  3. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif
  4. Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintahan.
  5. Ketua Majelis Nasional Agug merangkap jabatan ketua Majelis Negara.

Pusat pemerintahan di Istanbul menilai bahwa Kemal dan kegiatan-kegiatan Majelis Nasional Agung merupakan tindakan illegal. Kemal dipecat dari jabatan kemiliterannya dan dihukum mati. Namun pasukan Sultan yang dikirim untuk menangkapnya justru membelot dan bersimpati, bahkan bergabung dengan gerakan Kemal. Ketegangan antara kubu Kemal dan Sultan semakin besar ketika dipihak lain, yaitu sekutu berhasil menguasai pusat pemerintahan dan memaksa Sultan menandatangani perjanjian Sevres yang berisi pembagian atas wilayah Turki menjadi beberapa bagian dan tidak diakuinya kedaulatan Turki.

Ketegangan tersebut diselesaikan dengan kontak senjata. Pada awalnya kontak senjata terjadi antara kubu Sultan dan Kemal, namun karena pasukan Sultan lemah, pihak Sultanpun digantikan oleh pihak sekutu. Kontak senjata tersebut berakhir pada September 1922 dimana pihak Kemal memenangkan pertempurannya dan Inggris bersedia melakukan genjatan senjata pada bulan Oktober 1922. Atas keberaniannya, rakyat Turki melalui Majelis Nasional Agung menganugerahinya gelar al Ghazi, pahlawan perang. Kedudukan Mustafa Kemal semakin menjadi kuat dan dengan sendirinya mereduksi kekuasaan Sultan atas Turki.

Puncak perjuangannya dicapai setelah disepakatinya perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923, dimana Turki memperoleh kembali seluruh Asia Kecil dan Ihrace bagian Timur yang merupakan wilayah Turki hingga sekarang. Sekutu pun mengakui kedaulatan Turki yang disusul pengakuan dunia Internasional. Selanjutnya, pada sidang Majelis Nasional Agung pada 11 Agustus 1923, perjanjian Lausanne diratifikasi. Pada 30 Oktober 1923 Turki diproklamirkan sebagai negara Republik dengan presiden pertamanya Mustafa Kemal.[16]

Pemikiran Mustafa Kemal

Semangat pembaharuan dan proyek Nasionalisme yang diusung oleh Mustafa Kemal tidak begitu saja diterima oleh rakyat Turki. Ia memiliki padangan politik yang matang untuk membangun Turki yang ia peroleh dari pendidikan militer yang telah berkiblat atas alam Eropa serta atas persinggungannnya dengan alam Eropa ketika ia diutus sebagai Atase Militer dibeberapa wilayah. Pandangan politik yang dijadikan sebagai landasan reformasi dan modernisasi Turki kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip kemalisme, yang terdiri dari Republikanisme, Populisme, Nasionalisme, Sekularisme dan Etatisme.[17]

Republikanisme. Oleh Kemal, tidak hanya diartikan sebagai penggantian Sultan oleh Republik, akan tetapi penghapusan keseluruhan sistem politik Usmani. Pemerintahan yang baru didasarkan pada kedaulatan rakyat. Republikanisme merupakan dasar ideologi yang fundamental bagi negara Turki modern dan merupakan kulminasi dari perjuangan Kemal atas perlawanannya terhadap kelompok yang mendukung kekuasaan absolut sultan.

Populisme. Dengan prinsip ini, martabat rakyat diakui, karena pemerintahan merupakan milik rakyat, bukan penguasa. Dengan begitu, semua rakyat tanpa melihat latar belakangnya, mempunyai hak yang sama untuk menduduki sebuah jabatan. Pada prinsipnya pemerintahan merupakan dari dan oleh rakyat.

Nasionalisme. Dengan prinsip ini, Mustafa mempersempit cakupan pembaharuan Turki yang luas wilayahnya mencakup wilayah kerajaan Turki menjadi Turki sebatas gografisnya, yaitu sebagian wilayah kekuasaan kerajaan Usmani yang didalamnya terdapat mayoritas bangsa Turki. Kemal mengeluarkan Islam dari frame nasionalismenya dan mengedepankan Turki sebagai suatu bangsa yang lebih condong pada kriteria kebudayaan dan bahasa.

Reformisme. Menurut pandangan Kemal, berarti modernisasi dan transformasi Turki menjadi sebuah negara maju dengan mengambil kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi Eropa. Disisi lain, reformisme dimaksudkan untuk memerangi kebodohan dan ketahayulan masyarakat Turki oleh pengaruh agama.

Sekularisme. Merupakan produk Renansiace Eropa yang diadopsi oleh Kemal untuk melepaskan hegemoni agama atas segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan prinsip ini, kemal mengehendaki pemisahan urusan dunia dan urusan agama. Menurutnya, prototype sekularisme barat telah berhasil memajukan mereka, sehingga Turki dipandang perlu untuk mengikuti jejaknya. Aspek utama dari proses sekularisasinya adalah penghapusan khalifah/sultan.

Etatisme. Secara terminologinya, merupakan satu faham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya. Namun prinsip ini oleh Kemal ditunjukan sebagai dasar ekonomi Republik Turki yang praktiknya menunjukan sistem intervensi negara terhadap semua aspek kehidupan demi kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya ialah untuk memperbaiki kesulitan eknonomi Turki setelah perang kemerdekaan yang menguras banyak biaya.

Kebijakan Pemerintahan Mustafa Kemal

Jelas sekali dari keenam prinsip di atas, peran agama tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan yang ada justru dilakukan penghapusan segala bentuk ikut campur agama dalam reformasi Turki, karena Kemal menganggap agama yang tahayul tidak bisa digandengkan dalam misi pembaharuan dan modernisasi.

Prinsip-prinsip yang dijauhkan dengan urusan agama tersebut dipertegas dengan keputusan penghapusan jabatan Khalifah oleh Majelis pada 3 Maret 1924. Pada tahun yang sama pula, Syaikh al Islam yang selama berabad-abad mendampingi pemerintahan, dihapuskan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, seperti perkawinan diganti dengan hukum-hukum sipil yang diambil dari model hukum Barat.[18] Namun Kemal tidak menghapus agama dari kehidupan masyarakat, masalah-masalah yang berhubungan dengana agama dikelola oleh Departemen urusan agama.

Di bidang pendidikan, melalui undang-undang Persatuan Pendidikan, madrasah-madrasah ditutup dan diganti dengan sekolah yang membina Imam dan Khatib dan dibuka fakultas Ilahiyat yang lebih spesifik terhadap pendidikan agama. Selanjutnya pendidikan agama ditiadakan di sekolah dan diganti dengan kurikulum pendidkan umum. Tulisan Arab-pun diganti dengan tulisan latin. Sementara itu, di bidang kebudayaan dan adat istiadat juga tak terlepas dari pengaruh sekularisasi, yaitu dengan adanya larangan memakai turbus dan diganti dengan pakaian ala Barat.

Guna memantapkan misi sekularismenya, pada 1928, melalui konstitusi, Kemal Attaturk menetapkan “Negara tidak ada hubungan dengan agama”. Pada dekade berikutnya, prinsip sekularisme dimunculkan dalam konstitusi dan sejak saat itu Turki resmi menjadi negara Sekuler.

KESIMPULAN

Konsep bernegara Islami yang dijadikan landasan oleh kerajaan Dinasti Usmani hingga masa kemundurannya, membuat ‘gerah’ beberapa tokoh pembaharuan yang hidup pada masa itu. Beriring dengan semakin sempitnya wilayah, kemakmuran yang tak lagi terurusi dan timbulnya konflik perebutan tahta antara putra mahkota, menjadikan pergolakan pemikiran dan pemberontakan mulai ramai didengungkan.

Masa transisi Turki, suatu masa panca-roba dari bentuk politik yang berkiblat pada konsep khilafah dan penetapan syariat Islam secara langsung sebagai undang-undang resmi kerajaan berubah (dirubah) menjadi konsep bernegara yang mengacu pada pemisahan antara agama dan negara. Puncaknya dinamikanya ditandai dengan diangkatnya Mustafa Kemal Attaturk sebagai penguasa. Perubahan besar terjadi pada masanya. Politik Arab yang pada mulanya bernafaskan kekhalifahan, berenkarnasi menjadi bentuk yang berbeda sama sekali, yaitu bentuk negara republik.

Dengan keenam prinsip Kemalis yang telah disampaikan pada pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Mustafa benar-benar menghadirkan nuansa alam Renansiace Eropa ke alam Turki yang telah dibangun dan telah hidup dengan nuansa Islami. Menurut hemat penulis, perubahan yang dilakukan oleh Kemal terlalu radikal dan memaksakan kehendak, dimana seluruh aspek keagamaan dalam bermasyarakat dan bernegara dihapuskan dan digantikan dengan budaya yang sama sekali baru. Namun sepertinya mayoritas rakyat Turki yang beberapa abad terakhir telah bersinggungan dengan dunia Barat juga menghendaki dengan apa yang diperjuangkan oleh Mustafa Kemal. Sehingga, terwujudlah Turki sebagai negara sekuler yang kita kenal hingga saat ini.

Model nasionalisme yang dianut di Turki sangat mempengaruhi pembentukan ideologi baru perpolitikan dunia Arab. Setelah Turki terbentuk sebagai negara Republik, wilayah-wilayah yang pada awalnya bagian dari kekaisaran dinasti Usmani juga memperjuangkan dirinya masing-masing berdasarkan bangsa-bangsa. Sehingga, lahirlah negara bangsa prototype negara Turki yang lebih mengedepankan budaya daripada agama atau bahkan karena bahasa.

 


[1] Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Turkik. Diakses pada tanggal 10 April 2012 pukul 9.21 WIB.

[2] Amany Lubis, dkk. Sejarah Peradaban Islam. UIN Sya. Jakarta. 2005. Hal. 191-192

[3] Philip K. Hitti. History of the Arabs. Serambi. Jakarta. 2010. Cet. I. Hal. 905-906

[4] Amany Lubis. Loc. cit. Hal. 192

[5] Ibid. hal. 197

[6]Philip K. Hitti. Loc. Cit. Hal. 911

[7] Albert Hourani. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. Mizan Press. Jakarta. 2004. Hal. 404

[8] Millet. Sebuah sistem yang memungkinkan setiap kelompok agama untuk menikmati standar aturan yang telah ditetapkan. Sistem ini pernah digunakan oleh Islam klasik untuk memecahkan pemasalahan kelompok minoritas

[9] Amany Lubis, dkk. Loc. Cit. hal. 201-203.

[10] Ibid. hal. 203.

[11] Ibid. hal. 211.

[12] Yasir Ahmad Hasan. Turkiya; Al-Babs`an Mustaqbal. Maktabah al Usrah. Kairo. 2006. Hal. 31

[13] Amany Lubis, dkk. Loc. Cit. hal. 216

[14] Ibid. hal. 217

[15] Ibid. hal. 219

[16] Ibid. hal. 220-221

[17] Ibid. hal 221-226

[18] Ibid. hal. 226

 

Daftar Pustaka

  • Amany Lubis, dkk. Sejarah Peradaban Islam. UIN Sya. Jakarta. 2005.
  • Philip K. Hitti. History of the Arabs. Serambi. Jakarta. 2010.
  • Albert Hourani. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. Mizan Press. Jakarta. 2004.
  • Yasir Ahmad Hasan. Turkiya; Al-Babs`an Mustaqbal. Maktabah al Usrah. Kairo. 2006.
  • Wahyudi Abdurrahim. Dialog Peradaban; Upaya Mengikis Konflik Antara Islam dan Barat. Atase Pendidikan KBRI Cairo. Cairo. 2006
  • Mukti Ali, dkk. Aufklarung Islam; Dealektika Agama, Politik dan Kolonialisme. Atase Pendidikan KBRI Cairo. Cairo. 2007
  • Prof. Dr. Bambang Cipto, MA. Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21. LP3M Univ Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. 2011
  • Wikipedia Online Berbahasa Indonesia. www.wikipedia.com/id

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344