Sepanjang sejarah kehidupan manusia, Timur tengah merupakan kawasan yang kaya akan peradaban. Peradaban dunia yang diyakini dan telah dibuktikan keabsahannya lahir dari kawasan ini.

Adam dan Hawa, nenek moyang manusia dipertemukan kembali oleh Allah di kawasan ini, dengan kehidupan momad, beranak-pinak dan akhirnya menyebar ke berbagai kawasan dunia hingga pada generasi kita seakrang. Di zaman yang lebih modern dan tatanan kehidupan yang lebih mapan, perabadan Mesir kuno menjadi rujukan bahwa Timur Tengah merupakan pusat peradaban dunia.

Walaupun mampu membentuk peradabannya sendiri, peradaban Timur tengah diperkaya oleh hasil asimilasi dan benturan kebudayaan asing yang silih berganti merebut dan menduduki. Sebut saja, Persia dan Romawi, dua kekuatan dunia yang tak pernah bosan mengangkangi kawasan lahirnya tiga agama Samawi. Sejak kerajaan Israel didirikan di Palestina pada 1200 SM hingga lahirnya era Islam dibawah panji-panji kerasulan Muhammad.

Asimilasi dan benturan-benturan kebudayaan tersebut pada akhirnya mewarnai pola kehidupan masyarakat, baik kehidupan di ranah bawah, maupun ranah golongan atas dalam bentuk komunitas sosial lebih besar, yaitu pemerintahan. Hingga era Islam-pun, warna dan corak pemerintahan masih sangat kental akan warisan sistem pemerintahan sebelumnya,terutama sistem monarki-nya. Warna lainya, terjadi pada awal kelahiran era Islam, Muhammad dan Khulafa` al Rasyidin membentuk corak yang berbeda, dengan teokrasinya. Dengan hukum Tuhan yang diberlakukan, keadalilan, hak dan kewajiban warga negara terjamin. Bahkan mulai masa tersebut, perempuan dalam bermasyarakat dan sistem pemerintahan diperankan dengan baik.

Dalam paper ini, akan dipaparkan sistem pemerintahan yang berlaku di kawasan Timur Tengah, dimulai era Islam hingga sekarang. Juga di dalamnya dipaparkan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan kepemimpinannya. Sehingga diharapkan di kemudian hari, paper ini dapat menjadi rujukan bagi generasi selanjutnya.

A. SISTEM PEMERINTAHAN

Setelah Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Yatsrib[1], Islam berkembang sangat cepat. Bahkan yang tadinya Islam dikenalkan sebagai Agama Akidah di Mekah, kemudian menjadi Way of life (Jalan Hidup) yang lebih ke individu-an dan Siyasiyah (politik) antar umat. Tujuan politik yang diajarkan dan dipraktikan oleh Muhammad adalah ri’ayah syu’uun al ummah (mengurusi urusan umat), bukan politik berorientasi pada kekuasaan. Aktifitas Politik Islam bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menjadikan Islam rahmatan lil alamin, mengayomi setiap lapisan masyarakat di dunia ini tanpa mengenal siapa, dimana dan kapan.

Piagam Madinah dan Terbentuknya Negara Madinah

Muhammad, Saw. membuat suatu kesepakatan atau Piagam Politik untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang beranekaragam latar belakang, baik muslim Muhajirin, muslim Anshor, maupun Nasrani dan Yahudi. Muhammad memandang perlu melatakkan aturan pokok tata kehidupan bersama, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.[2]

Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad Saw. sendiri, dan menjadi Negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah, Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat kepala Negara.[3] Selain itu, Piagam Madinah merupakan salah satu bukti sah tentang bagaimana Islam dan al Qur`an difungsikan dalam masyarakat pluralistik yang kandungannya tahan banting menghadapi kekuatan-kekuatan sejarah.[4]

Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat Rasul setelah hijrah ke Madinah, yang dimaksudnya untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagam Madinah itulah warga Madinah yang majemuk, secara politis, dibina dibawah pimpinan Muhammad Saw.. Betapa tinggi nilai Piagam madinah itu, Nurchlish Madjid menyatakan: “Bunyi Naskah Konstitusi [Piagam Madinah] itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Di dalam konstitusi itulah pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia.”[5].

Untuk memastikan telah terbentuknya negara pada masa hidup Muhammad saw., perlu dilakukan pengujian, apakah tingkat masyarakat yang terbentuk waktu itu sudah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. Mac Iver, dalam pembahasannya tentang What is the state mendifinisikan negara sebagai suatu asosiasi yang mempunyai tiga unsur pokok, yaitu pemerintah, komunitas dan rakyat dan wilayah tertentu[6]. Definsi ini diperkuat oleh beberapa sumber diantaranya Enclypaedia Britannica (1947), M. Nasroen, guru besar bidang hukum (1986) dan Muhammad Yamin (1960).

Jika diukur dengan kriteria dan definisi di atas, berdirinya negara pada masa Muhammad saw. di Madinah adalah suatu hal yang jelas. Ketiga unsur tersebut terpenuhi. Ada rakyat, yaitu berbagai golongan besar dan kecil, ada wilayah tertentu, yakni Madinah yang kemudian bertambah luas dan ada pemegang kekuasaan pemerintah yang berdaulat, yaitu Muhamamd yang dipatuhi oleh umumnya warga Madinah. Di dalam naskah Piagam Madinah pun tiga unsur itu disebutkan.

Transformasi Sistem Pemerintahan

Dengan lahirnya Era Islam yang juga mengurusi tatanan bermasyarakat atau bernegara, Timur Tengah mengalami babak baru. Tradisi kekuasaan politik pemerintahan monarki turun-temurun yang silih berganti memerintah di kawasan tersebut dihapuskan, diganti dengan sistem pemerintahan Teokrasi pada masa Muhammad dan Khulafa` al Rasyidin. Walaupun pada masa Umayyah, pemerintahan Islam kembali ke bentuk monarki, akan tetapi peran seorang khalifah sebagai pemimpin tetap merangkap sebagai seorang pemimpin agama. Bentuk kekhalifahan monarki ini bertahan hingga dipisahkannya secara jelas tentang urusan kekusaan dari agama pada akhir pemerintahan kekhalifahan Usmani dan lahirlah negara bangsa Sekuler. Walaupun pada dasarnya benih-benih pemisahannya telah ada sejak sistem pemerintahan teokrasi dirubah menjadi monarki.

Pemerintah Islam Muhammad yang diteruskan oleh generasi pemerintahan selanjutnya dibangun atas semangat persatuan umat Islam (Pan Islamisme). Bukan berdasar atas kesamaan bangsa, mengingat ekpansi Islam tidak hanya meluas ke wilayah-wilayah bangsa Arab saja, namun hingga mencapai wilayah Parsi, Mongol, Turki, bahkan Eropa yang notabene bukan Arab.

Di setiap wilayah-wilayah yang telah dikuasai Islam, diangkat seorang sultan yang berfungsi sebagai gubernur di zaman modern. Ia diberi kewenangan untuk mengelola dan memerintah wilayahnya dibawah kontrol khilafah. Tujuannya ialah; tugas pemerintah pusat lebih ringan. Wilayah-wilayah tersebut mendapat hak atas keamanan dan kemakmuran, dan mempunyai kewajiban membayar pajak terhadap pemerintah setempat yang kemudian diserahkan kepada khilafah sebagai upeti. Pajak-pajak yang diterima, dikelola dalam satu badan Baitul Mall, disamping Ghanimah (hasil rampasan perang). Hasil dari pengelolaannya dipergunakan untuk membiayai aparat pemerintahan, militer dan membangun sarana umum untuk melayani rakyat.

Sistem Pemerintahan Teo-Demokrasi

Memang Teokrasi dan Demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Tidak heran jika penggabungan dua istilah sistem pemerintahan ini menuai kritik. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui definisi atas kedua istilah tersebut. Sehingga kesalahpahaman akan maksud yang diharapkan bisa dihindari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Teokrasi merupakan sistem pemerintahan negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara atau hukum negara yg berlaku adalah hukum Tuhan atau pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Adapun Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

Nah, pada praktiknya, Muhammad sebagai Rasul Allah merupakan pemimpin atas sistem pemerintahan yang dasar hukum pelaksanaannya berasal dari hukum Allah, dengan al-Qur`an dan Sunahnya. Sistem teokrasi ini dilanjutkan oleh para Khulafa` al rasyidin yang menggantikan posisi Nabi sebagai ulama yang memenuhi syarat untuk memimpin. Pada proses pemilihan pegganti (khalifah) Nabi sebagai pemimpin negara Islam, Untuk pertama kalinya, demokrasi dilaksanakan di kawasan Timur Tengah. Ini merupakan hikmah atas tidak ditunjuknya seorang pengganti oleh Muhammad. Para sahabat dan umat Islam menyadari akan pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah komunitas Islam, ber-ijtihad (inovasi) untuk melakukan pemilihan khalifah secara musyawarah mufakat. Sehingga, terpilihlah empat khulafa’ yang silih berganti menggantikan kepemimpinan Umat Islam, yaitu; Abu Bakar, Umar ibn Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Proses pemilihan khalifah yang paling pantas memprentasikan pemerintahan Tuhan di bumi yang dilakukan melalui proses musyawarah mufakat tersebut, merupakan bentuk demokrasi. Masyarakat melalui wakil-wakilnya yang berkompeten (Syuro) berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin negaranya. Produknya adalah terpilihnya seorang yang paling layak dan paling cakap untuk melaksanakan sebuah pemerintahan teokrasi.

Keempat khulafa al Rasyidin yang silih berganti memimpin tersebut dipilih oleh umat atas kecakapan dan kelayakan yang dijamin dan diunggulkan dari kandidat-kandidat yang lain. Kedudukannya sebagai pemimpin atas pemerintahan teokrasi menempatkan dirinya tak hanya sebagai pemimpin umat, akan tetapi juga representasi pemerintahan Tuhan/wakil Tuhan di muka bumi. Ini senada dengan pendapat Imam Ghazali bahwa seorang kepala negara merupakan bayang-bayang Tuhan di bumi, Jabatannya merupakan sesuatu yang muqaddas/suci. Lebih lanjut, Imam Ghazali berpendapat bahwa agama dan pemimpin negara seperti ibarat dua anak kembar, agama adalah pondasi dan pemimpin negara adalah penjaganya. Sehingga dalam sistem pemerintahan teokrasi kapabelitas dan kualitas seorang pemimpin harus benar-benar diperhatikan. Sehingga dengan begitu, faktor regenerasi yang menghasilkan putra terbaiklah yang dapat melaksanakan bentuk sistem pemerintahan Teokrasi.

Jelas bahwa yang dimaksud dengan istilah Teo – Demokrasi yang dipaparkan di sini bukanlah bermaksud untuk menyamakan dua istilah yang memang berbeda secara definitif. Penggunaan istilah Teo-Demokrasi untuk memberi gambaran bahwa dalam proses pemilihan seorang pemimpin yang kemudian menjalankan sistem pemerintahan Teokrasi pada masa Khulafa` al Rasyidin adalah menggunakan sistem musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat sendiri merupakan gambaran atas andil rakyat dalam menentukan kepemimpinan suatu pemerintahan atau yang diera modern dikenal dengan istilah Demokrasi. Demokrasi yang dipakai terbatas pada proses pemilihan pemimpin, sedangkan dalam pelaksanaan pemerintahan seratus persen menggunakan sistem pemerintahan Teokrasi yang keabsolutannya tidak bisa diganggu gugat.

Sistem Pemerintahan Monarki

Naiknya Mu`awiyyah pada 661 M. ke tampuk kekuasaan dunia Islam telah dianggap sebagai penanda berakhirnya satu fase dan dimulainya fase yang lain. Khalifah empat yang awal, yang dikenal sebagai Khulafa` al Rasyidin, para pemimpin yang mendapat petunjuk. Kemudian datang sebuah masa Khilafah dengan cara yang berbeda. Mu`awiyyah naik ke tahta kepemimpinan melalui proses kudeta dengan konflik yang panjang. Bahkan konfliknya masih berlanjut hingga sekarang antara Islam Sunni dan Syiah.

Sejak saat itu, hingga masa kekhalifahan selanjutnya, kedudukan seorang khalifah tidak lagi berdasarkan pilihan rakyat, akan tetapi benar-benar berdasarkan keturunan. Sistem pemerintahan Teokrasi yang dibangun oleh Muhammad diganti dengan sistem pemerintahan Monarki. Dengan begitu menafikan proses pemilihan putra terbaik untuk memimpin umat dan digantikan oleh satu kepemimpinan yang apa adanya. Atau dengan kata lain, mulai masa ini, prinsip musyawarah (demokrasi) untuk memilih satu pemimpin terbaiktidak lagi dipakai.[7]

Kedudukan dan gelar khalifah (pengganti nabi) diganti dengan gelar khilafah (kepemimpinan). Peran Qadhi dalam peradilan tidak lagi diserahkan kepada pemimpin, akan tetapi kepada lembaga peradilan yang berisikan para ulama. Seorang sultan, sebagai pemimpin ke-khilafahan dibantu oleh perangkat pemerintahan yang mengurusi urusan masing-masing. Seorang Sultan dalam Kedinastian Islam didampingi oleh Syaikh al Islam yang berfungsi sebagai Mufti yang tugasnya memberikan legitimasi atas kebijakan dan peraturan Sultan. Sistem pemerintahan seperti ini sangat berbeda dengan Teokrasi.

Kalau ditelaah lebih mendalam, sebenarnya ide dan praktik pemisahan antara agama dan negara muncul bersamaan dengan digantinya model pemerintahan teokrasi menjadi monarki. Namun, dipisahkannya urusan agama dari wilayah Sultan/negara merupakan keputusan yang tepat di masa lalu. Walaupun ada beberapa Sultan yang mempunyai kompetensi dan kapabelitas dalam urusan agama, namun tidak lebih baik dari ulama-ulamanya. Sehingga semestinyalah urusan agama diserahkan kepada ahlinya, yang dalam hal ini kemudian terbentuk Syaikh al Islam yang mendampingi kesultanan.

Bentuk Pemerintahan seperti ini berlangsung hingga berakhirnya kekaisaran Dinasti Usmani pada awal abada ke 20. Turki Usmani yang sejak 1281M mempresentasikan pemerintahan dunia Islam Timur Tengah digantikan dengan sistem pemerintahan Republik yang berdasarkan semangat Nasionalisme bangsa Turki saja. Republik Turki menghapus segala bentuk pengaruh yang bersinggungan dengan agama dan Arab dan membangun sebuah negera bernuansa alam Sekularisasi Eropa.

Yang menarik, jelang akhir masa kedinastian Turki Usmani, gerakan Usmani Muda dan Turki muda yang dipelopori para tokoh pembaharu pada masa itu berhasil membuka konstitusi dan lembaga parlementer. Jadi disamping seorang Sultan yang berkusa ada sebuah konstitusi yang mengontrolnya. Upaya ini tentu dimaksudkan untuk melemahkan kekusaaan absolut seorang Sultan dan member ruang andil rakyat dalam pemerintahan. Model pemerintahan yang diadopsi dari model pemerintahan Monarki barat ini kemudian pada era modern abad 20 dijadikan prototype negara bangsa, disamping model Republik. Bentuk pemerintahan monarki absolut masih dipakai hingga era sekarang, salah satunya oleh Arab Saudi.

Sistem Pemerintahan Republik

Ketruntuhan Dinasti Usmani dan jabatan Khilafah yang digantikan dengan bentuk Negara Repulik Turki dan semangat nasionalisme bangsanya, membawa warna baru dalam peta pembaharuan politik dunia Timur tengah dan Islam. Semangat Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme berubah haluan menjadi semangat kemerdekaan atas nama bangsa-bangsa. Sehingga wilayah-wilayah sempalan yang dulunya merupakan wilayah kekaisaran Turki terpecah belah dan membentuk perjuangan pembentukan negaranya sendiri.

Seperti halnya Republik Turki, nuansa pembaharuan pemerintahan di wilayah-wilayah Timur Tengah banyak diwarnai oleh alam barat, apalagi wilayah-wilayah tersebut sebagian besar masih dalam cengkeraman kolonialisme Barat. Model pemerintahan Republik menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang difavoritkan oleh masyarakat yang telah bosan dengan sistem pemerintahan absolute. Rakyat menghendaki sebuah pemerintahan yang aspiratif atas kehendak rakyat itu sendiri.

Tumbuhnya semangat republic dan pembentukan secara bertahap majelis-majelis legislative di negara-negara Muslim merupakan langkah awal yang besar. Pengalihan wewenang ijtihad dari individu-inividu berbagai mazhab kepada suatu majelis legislatif Muslim yang dalam kondisi kemajemukan mazhab merupakan satu-satunya bentuk ijma` yang dapat diterima di zaman modern ini, akan menjamin kontribusi dalam pembahasan hukum dari kalangan rakyat yang memang memiliki wawasan tajam.[8]

Dalam pemerintahan Republik, konsesus, musyawarah dan ijtihad merupakan konsep-konsep penting bagi artikulasi demokrasi Islam di Timur Tengah. Namun masyarakat timur Tengah tidak begitu saja menerima konsep demokrasi, walaupun konsep dasarnya telah ada dalam Islam. Masyarakat Islam cenderung menolak istilah demokrasi yang ditawarkan oleh barat. Upaya penolakan ini sesungguhnya tidak bersifat anti barat, karena pada prakteknya, Demokrasi dalam bentuk pemerintahan Republik telah diterapkan hingga sekarang. Yang mengganjal adalah negara-negara Republik yang seharusnya bersifat “Dari, Oleh dan Untuk Rakyat” masih mempraktekan pemerintahan yang otoriter.

Munculnya Pemikiran Politik

Kita mengamini bahwa dalam satu pemerintahan ada periodisasi yang meliputi masa pembentukan, masa kejayaan dan masa kemunduruan. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lebih spesifik memetakan secara sistematis bahwa sebuah pemerintahan dibentuk oleh satu komunitas yang mendukungnya. Para pendukung tersebut semakin loyal dan mendukung pemerintah ketika pemimpinnya memperlakukan rakyat dengan baik. Akan tetapi, rakyat akan menjauhi dan memberontak ketika pemerintah tidak lagi memperhatikan kepentingannya dan cenderung memikirkan dirinya sendiri di dalam istana. Nah, disinilah satu pemerintahan mengalami satu masa yang disebut dengan masa kemunduran.

Tampaknnya, kemunduran di masa kekhilafahan oleh dinasti-dinasti yang silih berganti memimpinlah yang kemudian memunculkan kritikan pedas dari masyarakat dan tokoh pemikir di masanya. Tokoh-tokoh tersebut selain mengkritik sistem pemerintahan yang telah ada, juga menawarkan ide dan gagasannya.

Pemikiran Politik Islam Klasik dan Pertengahan

Sarjana Islam pertama di masa kekhilafahan Abbasiyah yang menuangkan gagasan politikknya adalah Shihabuddin Ahmad Ibn Abi Rabi` yang kemudian disusul pemikir-pemikir lain seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun. Pemikiran mereka kiranya dapat kita anggap/kategorikan ke dalam pemikir politk di dunia Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Terdapat dua ciri umum pada gagasan politik mereka, yaitu, pertama: tampak jelasnya pengaruh alam pikir Yunani, terutama Plato dan kedua: sikap mereka mempertahankan status quo penguasa saat itu, dan menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.

Pertama. Dari keenam pemikir Islam tersebut, hanya Farabi satu-satunya yang mengadakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara, sedangkan para pemikir lain berusaha memberikan sumbangan pikiran dengan bertitik tolak pada realistis sistem monarki yang ada, yang mereka terima masing-masing sebagai sistem yang tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahannya. Sehingga kebanyakan di antara mereka yang memulai karangannya dengan terlebih dulu memberikan legitimasi/keabsahan atas sistem monarki yang telah ada dimana mereka hidup.

Idealisasi Farabi lebih banyak mencerminkan pengaruh alam pikir Yunani Purba daripada pengaruh Islam, misalnya meskipun Islam mengajarkan persamaan, namun sebagaimana pemikiran Plato, al Farabi membagi masyarakat dalam berbagai kelompok atau kelas tingkatannya.

Kedua. Teori tentang asal muasal pembentukan Negara, dari keenam pemikir tersebut hampir mempunyai kemiripan dengan pengaruh alam Yunani yang diwarnai oleh pengaruh Aqidah Islam. Keenam pemikir tersebut menyepakati bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia saja, tetapi juga kebutuhan ruhaniyah dan ukhrawiyah. Akan tetapi untuk beberapa aspek masalah mereka masih berselisih, utamanya tentang jabatan kepala Negara, dari mana sumber kekuasaan kepala Negara, dan hubungan antara kepala Negara dan rakyat.[9]

  1. a. Ibnu Abi Rabi`, Ghazali dan Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala Negara atau Raja merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Ketiga pemikir ini berpendapat bahwa klalifah itu khalifah Allah atau bayangan Allah di bumi. Bahkan menurut Ghazali, kekuasaan khalifah itu sesuatu yang muqaddas (suci). Sedangkan menurut Mawardi kekuasaan kepala Negara itu didasarkan atas kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban atas dasar timbal balik bagi raja dan rakyat. Dengan begitu, Mawardi bisa dikatakan sebagai pemikir politik pertama yang memperkenalkan kontrak sosial atau kotrak politik dengan masyarakat.
  2. b. Mawardi merupakan satu-satunya dari enam pemikir tersebut yang menguraikan beberapa konsep tentang tata cara pengisian/pengangkatan jabatan melalui pemilihan dan penunjukan bahkan wasiat. Akan tetapi Mawardi tidak pernah mengemukakan mana konsep yang paling baik menurutnya. Bagi mawardi, seorang kepala Negara bisa diberhentikan jika tak mampu lagi untuk memerintah, baik disebabkan oleh alasan jasmani, mental, dan akhlak. Dan lagi-lagi, Mawardi juga tak menyampaikan bagiamana sistematika penurunannya. Pandangan ini bertolak belakang dengan pemikir lain yang menyatakan bahwa seorang kepala Negara, sekali dinobatkan, ia akan memimpin seumur hidup, bahkan Ibnu Taimiyah berpendirian keberadan kepala Negara, meskipun zalim, adalah lebih baik bagi rakyat daripada tanpa kepala Negara.
  3. c. Yang menarik, Ghazali dan Mawardi dengan tegasnya mensyaratkan bahwa khalifah harus berasal dari suku Qurasy.

Ketiga. Menurut Ibnu Khaldun, selain mengakui bahwa lebih baik mempergunakan ajaran dan hukum agama sebagai dasar kebijakan dan peratuan Negara daripada hanya hasil rekayasa otak manusia, juga mengakui bahwa terdapat banyak Negara yang tidak mendasarkan kebijakan dan peratura Negara atas ajaran dan hukum agama, namun dapat pula mewujudkan ketertiban, keserasian hubungan antara para warga negaranya, bahkan berkembang baik dan jaya.

Keempat. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, dari beberapa pemikir, Ibnu Taimiyah mendambakan keadilan. Pemikiran itu dijewentahkan dalam bentuk sikap bahwa kepala Negara yang adil waupun tidak beragama Islam lebih baik dariapda kepala Negara yang tidak adil, meskipun beragama Islam.

Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik islam kontemporer yang muncul menjelang abad ke-19 M. Pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh factor-faktor Internal, dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh factor-faktor Internal yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua, rongrongan dunia Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir domininasi dan penjajahan dunia Negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, dan berujung pada semangat permusuhan dan sikap anti barat. Ketiga, keunggulan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan organisasi (sistem kenegaraan) saat itu, sebagai reaksi masa Renansiance atas hegomoni pemerintahan kepausan saat. Tiga hal in mewarnai orientasi para pemikir Islam pada zaman itu.[10]

Pada umumnya, para pemikir Islam kontemporer berorientasikan pembaharuan dan pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya. Akan tetapi, sebagaimana pada zaman klasik dan pertengahan, dalam hal ketatanegaraan di antara para pemikir timbul berbagai aliran. Pengaruh dari tiga aspek di atas terhadap pemikiran politik Islam kontemporer adalah karena banyak diantara pemikir politik Islam kontemporer yang memperjuangkan pembebasan diri dari kekuasaan lokal, dan juga dari kekuasaan imperalis dan kolonialis Barat. Beberapa pemikir politik Islam pada masa itu seperti Jamal al Din al Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abu al A`la al Maududi, organisasi Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain.

Afghani, Abduh dan Ridha

Pembahasan pemikiran Afghani, Abduh dan Ridha kita dahulukan dan bahas bersama, mengingat bahwa tiga pemikir Islam tersebut mewakili satu aliran pikiran keagamaan Islam yang berpengaruh luas pada waktu itu, yakni salafiyah (baru) dan hubungan mereka antara satu sama lain merupakan hubungan antara guru dan murid secara berurut. Salafiyah sendiri adalah aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni seperti para pendahulu generasi Islam pertama, yang juga bisa disebut sebagai salaf (pendahulu) yang saleh. Teori serupa pernah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah di masa klasik.[11]

Dalam rangka usaha pemurnian akidah dan ajaran Islam, serta pengembalian keutuhan umat Islam, Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan umat Islam, yang dalam bahasa Arab disebut Jam`iah Islamiyyah atau dalam bahasa aing disebut Pan-Islamisme. Asosiasi politik ini harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia islam baik yang hidup dalam Negara-negara yag merdeka, termasuk Persia yang telah sejak lama menelikung, maupun mereka yang merupakan rakyat-rakyat jajahan. Lebih ringkasnya, ikatan tersebut didasarkan atas solidaritas akidah Islam, dengan tujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan tiap pemeritahan (di negeri sendiri) yang despotik dan sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan berdasar musyawarah seperti yang diajarkan oleh Islam. Dengan kata lain, selain memenentang kolonialisme juga menentang pemerintahan Usmaniyah saat itu.

Walau pokok pemikirannya sama, namun kedua muridnya Abduh dan Ridha tidak seekstrem Afghani soal penggantian pemerintahan yang telah ada (baca:Usmani), bahkan keduanya tidak menghendaki diganggunya kekuasaan Usmani. Menurut Abduh, Pemerintah Usmani memang bobrok, tetapi masih ada harapan untuk diperbaiki dan masih menurutnya walaupun para penguasa di Istanbul merosot wibawanya, namun mereka tidak lebih jelek dibandingkan para sultan-sultan lokal di kawasan administratif kesultanan Usmani. Bagi Ridha, gagasan Asosiasi politik Pan-Ismaisme justru harus menjadi lembaga Usmaniyah yang resmi, sehingga dapat mempersatukan Umat Islam dalam menghadapi tantangan kekuatan asing. Lebih dari itu, Ridha juga menentang gerakan Nasionalisme Arab atau Pan-Arabisme, karena Arab dan Turki merupakan dua suku bangsa yang berbeda.

Reformasi dan pembaharuan politik yang diperjuangkan oleh salafiyah (baru) di Negara-negara Islam adalah pelaksanaan ajaran Islam tentang musyawarah melalui dewan konstitusi dan badan-badan perwakilan (rakyat), pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dengan konstitusi dan undang-undang dan pengerahan kekuatan rakyat sebagai pendukung dan sekaligus kekuataan untuk membebaskn dunia Islam dari penjajahan, dan intervensi dan dominasi barat. Untuk mencapainya, Afghani berpendapat bahwa cara yang paling efektif adalah melalui revolusi berdasar atas kekuasaan rakyat. Akan tetapi, muridnya, Abduh berpendapat bahwa capaiannya akan maksimal jika melalui evolusi dan usaha bertahap, salah satunya melalui pendidikan.[12]

Mengenai kekuasaan keagamaan, menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan keagamaan itu sendiri, dengan arti: (a) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari Tuhan; (b) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; dan (c) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.[13] Dengan pendapatnya ini, berarti Abduh tidak sepaham dengan sementara pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah merupakan mandat dari Allah dan karenanya dia bertanggung jawab kepada Allah pula. Karena menurutnya seorang khalifah atau kepala Negara merupakan seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia dan bukan hak Tuhan.

Ikhwan al Muslimin

Adapun pokok-pokok pikiran Ikhwan al Muslimin tentang sistem politik Islam dapat disimpulkan dari buku al Adalah al Itjima`iyah karya Sayyid Qutb.[14] Menurutnya negara atau pemerintahan Islam itu supra nasional – (meskipun menolak istilah imperium) yang wilayahnya meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, dikelola atas prinsip persamaan penuh antara semua umat di seluruh dunia Islam, tanpa mengenal fanatisme kedaerahan dan keagamaan.

Mengenai konsep dan kepemiminan negara, tokohnya yang lain, Dr. Hasan Ismail al Hudhaibi dalam bukunya al Ikhwan al Muslimin; Du`at la Qudhat mengemukakan bahwa imamah atau kepemimpinan negara Islam itu berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam masalah-masalah agama dan politik keduniawian. Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai agamanya dan dibangun atas dasar syariat Islam dengan cakupan berbagai cabang hukum, baik yang berkenaan dengan pidana, ekonomi, kemasyarakatan, maupun persoalan perorangan. Dengan melihat beberapa poin di atas, maka jelas bahwa imam atau kepala negara harus seorang Muslim. Al Banna sendiri menerima nasionalisme tetapi hanya sebagai bagian dari komunitas besar Tuhan-ummat. Konsep negara Islam yang diusungnya bersifat totaliter dengan cakupan semua aspek kehidupan sosial dan politik, bukan nasionalisme totaliter. Mungkin Ikhwan al Muslimin yang dipimpin Hasan al Banna paling tepat diberi label gerakan Islam totaliter.[15]

B. Peran Perempuan dan Kepemimpinan Perempuan

Perempuan pra Islam sangat tidak berharga. Ia tidak mempunyai hak atas sesuatu, salah satutnya atas hak pemilikan, dan justru menjadi objek kepemilikan serta dapat diwariskan kepada anak mereka. Aristoteles, eyang para Filosof berpendapat bahwa perempuan tiak berhak mengenyam pendidikan, dan tidak layak menerimanya, kecuali menyangkut pendidikan tentang tata cara mengatur dan mengurus rumah tangga saja.

Lahirnya era Islam memberi pencerahan bagi kaum perempuan. Hak-hak dan kewajibannya tidak lagi dibedakan antara dirinya dan lawan jenisnya. Dulunya ia merupakan hak kepemilikan, kemudian turut menjadi yang berhak untuk memiliki sesuatu. Dalam tatanan kehidupan lebih matang, mulanya ia diposisikan sebagai manusia kelas dua, kemudian diikut perankan dalam kehidupan bermasyarakat di kelas pertama. Hak atas pendidikan pun diberi kebebasan. Sehingga mulai masa Muhammad, banyak tokoh-tokoh perempuan yang ikut berperan penting dalam kehidupan sosial, bahkan tak sedikit yang berhasil menduduki kepemimpinan.

1. Peranan Perempuan Masa Ke Masa

Banyak sosok perempuan yang ikut berperan pada masa kehidupan Rasul, berjasa terhadap perjuangan Islam, dan memiliki kontribusi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain adalah:[16]

Siti Aminah. Ibn Ishaq menyebutkan, Aminah binti Wahab adalah gadis Quraisy yang paling utama dari segi keturunan dan status. Dr.Aisyah binti asy-Syath’i menyatakan, di masa kanak-kanak, Aminah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terbaik, melekat padanya kemuliaan status sosial dalam lingkungan masyarakat asristokrat. Ia putri terbaik bani Zuhrah di kalangan suku Quraisy yang terpilih menjadi pendamping Abdullah ibn Abdul Muthalib. Dari pasangan inilah lahir Muhammad SAW.

Khadijah. Di samping itu, ia memiliki kecantikan, kekayaan melimpah, status sosial terhormat dan pengusaha yang sukses. Khadijah adalah istri yang ideal yang senantiasa menyertai Muhammad dalam kondisi apapun.

Aisyah. Sebagai istri Rasulullah Saw., yang sekaligus juga kepala negara, peran Aisyah tidak terbatas pada hal domestik kerumah tanggaan. Sejarah mencatat bahwa para istri Nabi selalu mendampingi Nabi ketika berperang. Aisyah menjalankan peran ini dengan penuh keikhlasan dan suka cita. Perhatian Aisyah terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan secara umum juga sangat besar. Salah satunya kemampuanya memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan para sahabat setelah nabi wafat. Hisyam bin Urwah berkata: “Pada zamannya tidak ada orang yang menandingi Aisyah dalam tiga bidang ilmu yaitu: ilmu fiqh, ilmu pengobatan dan ilmu syair”.

Ummu Salamah. Ia beberapa kali mendampingi Rasul dalam peperangan seperti; Fath al Makkah (pembebasan Mekah), Thaif, Lahwazan, Tsaqif, dan lain-lain. Ia dikenal sangat tajam analisanya dan memberikan advokasi dalam berbagai strategi perjuangan Islam.

Fatimah putri Rasulullah. Sebagai putri bungsu Khadijah dan Muhammad, ia mewarisi kecerdasan, sikap dan keberanian orang tuanya. Dalam beberapa peperangan, dia terlibat sebagai tabib. Dalam beberapa riwayat disebutkan Fatimah sangat mirip dengan Rasul. Ali berkata; “saya belum pernah melihat seorang ketika bertutur kata paling mirip dengan Rasul selain Fatimah”.

Para Sahabat Perempuan. Peperangan yang terjadi pada zaman Rasul tidak hanya diikuti oleh sahabat laki-laki. Tercatat juga para sahabat perempuan, walaupun tidak banyak. Ibn Sa’ad meriwayatkan Ummu Sulaim ada bersama Nabi pada saat perang Uhud dan perang Hunain dengan pisau belati di pinggangnya. Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka’b, Humnah binti Jahsy juga terlibat dalam perang Uhud yang berperan dalam logistik dan menjadi tabib. Syahidah pertama dalam Islam adalah Sumayyah binti Khubbat, seorang perempuan yang dibunuh Abu jahal di Mekkah, karena tidak mau melepaskan Islam.

Bidang Pemberdayaan Perempuan di Masa Turki Ismani

Kaum perempuan di wilayah kekuasaan Dinasti Usmani memiliki keterlibatan dalam berbagai aktifitas publik dan akses untuk mengaktualisasikan hak-hak kepemilikan mereka. Mereka tidak hanya berhak aktif di forum umum, mereka membuka peluang diri untuk menjadi partisipan di dunia usaha. Berbagai data menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terlibat dalam dunia usaha saat itu. Dengan data ini menunjukkan adanya akses bagi perempuan untuk memasuki kegiatan usaha. Zia Gokalp, salah satu tokoh yang memprakarsai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di Turki, sehingga mereka dapat berperan untuk kemajuan bangsa mereka. Dalam bidang pendidikan, perempuan Turki cukup mendapat perhatian. Tuntutan terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat. Meningkatnya kebebasan keuangan perempuan terdidik Turki, membawa pengaruh terhadap hubungan pernikahan dan kekeluargaan, seperti masalah poligami.

Mustafa Kemal juga mengajukan dan melakukan reformasi dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik, yaitu dengan memberikan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota parlemen sejak bulan Desember 1934. Kantor-kantor pemerintah dan organisasi sosial menaruh perhatian dalam melakukan program kesejahteraan sosial. Beberapa organisasi perempuan aktif dalam kerja sosial untuk meningkatkan pemberdayaan, kedudukan dan kesejahteraan perempuan. Hal tersebut tidak mereka peroleh pada masa sebelumnya.

Legitimasi Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan merupakan sebuah terma yang tidak bisa dinafikan dalam kancah sosial, dengan piranti inilah sebuah tatanan sosial mampu diciptakan dengan tertib. Dari titik tolak ini, figur pemimpin menjadi sorotan tajam dari semua pihak, sehingga pola, karakter, kapabelitasnya menjadi sisi-sisi urgen untuk menentukan sosok pemimpin.

Sebenarnya tidak ada kriteria yang sulit dalam permasalahan ini. Tapi yang menjadi kendala adalah bagaimana pemimpin mampu memimpin, mengayomi dan memberi solusi atas problematika yang ada. Maka, keahlian pemimpin menjadi tuntutan keras dalam mewujudkan cita-cita ini. Karena dengan keahlian dan kemampuanlah pemimpin bisa menjadi tetap eksis dalam dunianya dan mempunyai kharisma di semua lini kehidupannya.

Permaslahan perempuan dan politik sudah ada sejak zaman nabi, bahkan pemberian hak berpolitik sudah diberikan langsung oleh al-Qur’an kepada perempuan. Dalam dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan dalam medan peperangan. Pada zaman sahabat, banyak perempuan ikut berpartisipasi dalam medan peperangan seperti saudara perempuannya Umar bin Khatab. Dalam sejarah dipaparkan bentuk perjuangan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan islam, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Adapun perempuan yang ikut serta dalam hal ini adalah Samiyyah, sosok ini bergabung dalam hijrah dari Habasah ke Yatsrib, selain itu ia juga ikut serta dalam baiat aqabah pertama dan kedua.

Banyak kelompok yang menyerukan supaya mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Baik dalam permasalahan sosial, ekonomi, negara dan perpolitikan. Tapi yang menjadi permasalahan, mereka tidak mampu menciptakan balancing dalam nilai-nilai islam itu sendiri. Karena secara umum, justru mereka membatasi ruang lingkup gerak perempuan. Mereka tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam dunia pemerintahan ataupun parlemen.

Di pihak lain, jika memang masih melarang perempuan untuk terjun ke dunia politik atau menahannya menjadi seorang pemimpin dengan alasan hadits ”tidak akan berhasil suatu kaum jika kaum itu dipimpin seorang perempuan”, maka perlu dicermati ulang karena kadang hal-hal yang selama ini kita percaya ternyata adalah hal-hal yang harus dijauhi. Lebih jelasanya, bahwa hadits ini diriwayatkan Bukhari, dari Abu Bakrah ra. berkata:

“Semoga Allah memberi manfaat kepadaku dari kalimat yang saya dengar dari Rasulullah Saw. pada hari Jamal, setelah saya bersusah payah menyusul ashabul jamal untuk berperang bersama mereka, sahabat berkata: ketika Rasulullah Saw. datang, penduduk Persi dipimpin oleh anak perempuan Kisra. Rasulullah Saw. berkata tidak akan berhasil suatu kaum jika kaum itu dipimpin seorang perempuan”.

Jika memang hadits ini benar, tidak bisa menganalogikan dengan masa sekarang, karena hadits ini diperuntukkan kepada pemimpin Roma kala itu, yang mana pada saat itu raja Roma meninggal dunia dan digantikan dengan putrinya yang bernama Nauran binti Kisra. Di sisi lain, jika memang hadits ini benar-benar sahih, itupun tidak bisa dijadikan landasan syari’at karena turunnya hadits tersebut dikhususkan kepada kondisi saat itu yang tidak masuk pada had, etika dan ibadah. Maka statemen “in saha al Hadits fahuwa madzhabi” tidak bisa dijadikan sebagai kaidah dalam permasalahan ini.Selain itu, hadits diatas adalah hadits infirad. Karena terdapat perawi yang bernama “Abu Bakrah”, yang mana perawi ini pernah melakukan persaksian bohong dalam permasalahan zina yang ditunjukan kepada sahabat Mughirah bin Syu’bah pada zaman Khalifah Umar bin Khatab.

Alasan lain yang mengindikasikan mereka untuk mengharamkan perempuan menjadi pemimpin adalah dalam Firman Allah Swt:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS.An-Nisa:34).

Mereka (interprener) menyatakan bahwa perempuan berada dibawah laki-laki. Maka, laki-lakilah yang mempunyai tanggung jawab dan wajib memelihara perempuan, artinya perempuan harus runduk patuh dan dilarang menjadi pemimpin terhadap laki-laki. Maka dari itu, mereka mengambil kongklusi, bahwa kaum hawa tidak punya hak untuk menjadi pimpinan terhadap kaum adam. Sebenarnya, penafsiran ayat ini perlu didaur ulang. Karena, bila pemahamannya seperti, seakan-akan terjadi penyetiran makna dan maksud dalam pemahaman ayat ini.

Perlu dipahami, “al-qawwamah” mempunyai maksud hanya pada tataran tanggung jawab sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Sebagaimana yang diceritakan Rasulullah Saw., “Laki-laki terhadap keluarganya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Artinya hendaklah seorang istri taat dan mempunyai etika terhadap suaminya. Adapun kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang termaktub dalam al-Qur’an hanyalah difokuskan dalam konteks keluarga saja. Pernyataan ini tidak ada perbedaan pendapat yang sudah tertera dalam syari’at dan kehidupan sehingga menuai kemaslahatan di kedua belah pihak.

Dalam ayat tersebut juga menunjukkan kepada pemberian mahar dan nafkah dari suami kepada istri, dengan firman Allah yang artinya “dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Ayat ini juga mengisyaratkan kewajiban terhadap suami untuk mengemban amanh dengan firman Allah “maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka”. Dan ayat ini memberi isyarat atas kekuasaan suami terhadap istri dengan firman Allah SWT “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka”. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud “kepemimpinan” disini adalah kepemimpinan suami terhadap istrinya, bukanlah kepemimpinan yang bersifat pada kekuasaan umum seperti kepala negara, qadha’ dan lain sebagainya.

Kelayakan perempuan mempimpin hal-hal yang khusus, seperti mengemban wasiat atas anak yatim dan diperbolehkannya menjadi pengawas terhadap harta waqaf, karena mereka (para perempuan) mampu mengemban tugas-tugas yang dibebankan mereka. Maka dari itu, seorang perempuan diperbolehkan memimpin hal-hal yang bersifat umum juga. Dengan catatan mereka (para perempuan) mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Dari sini, tidak ada pengaruh apakah kepemimpinannya bersifat umum atau khusus dan yang menjadi fokus utama adalah kemampuan seorang perempuan melaksanakan kewajibannya. Dari uraian diatas, tidak ada larangan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin formal atau non formal, negara sekalipun dengan syarat mereka mampu mengemban amanah yang ada dengan kapabilitas yang mereka miliki. Jika melihat realitas pemerintahan sekarang, kebanyakan menggunakan sistem pemerintahan yang demokrasi dibawah pengawasan parlemen atau diwakilidengan para menteri-menteri. Artinya, urusan-urusan yang ada tidak ditanggung secara mutlak oleh seorang pemimpin.

Sebenarnya dalam permasalahan kepemimpinan (menjadi Qadhi) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Pendapat pertama, (seperti mayoritas ulama Maliki, Syafi’i, Hanbali, Syi’ah Imamiyyah, Syi’ah Zaidiyyah dan Ibadiyyah) menyatakan bahwa syarat pemimpin harus laki-laki, maka haram bagi perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah Qadhi, baik dalam kasus harta benda, qishash dan pidana. Jika perempuan tetap memimpin dalam sebuah Qadha’ maka hukumnya adalah dosa. Pendapat kedua, (dari madzhab Hanafi) menyatakan diperbolehkan seorang perempuan memimpin dalam sebuah Qadha’, tapi dalam kasus-kasus yang diperbolehkannya menjadi saksi yaitu selain qishash dan tindak pidana. Artinya, laki-laki dalam sebuah kepemimpinan bukan menjadi syarat kecuali dalam masalah hukuman pidana dan qishash. Adapun selain tindak pidana,perempuan boleh menjadi pemimpin. Pendapat ketiga, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayim dari mazhab Maliki, Hasan Basri, Ibnu Hazm al-zhahiri. Ibnu Hazm menyatakan bahwa laki-laki bukanlah syarat untuk menjadi qadhi. Artinya, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin qadha’ (hakim) di dalam segala urusan sampai dalam urusan qishash dan pidana. Karena menurutnya seorang perempuan diperbolehkan menjadi saksi tindak pidana dan qishash.

Dari rancang bangun ini, walaupun secara ijma’ menyatakan dilarangnya perempuan menjadi pemimpin negara atau gubernur, tapi dengan beberapa alasan diatas perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dalam tataran kekuasaan umum atau khusus. Jadi, perempuan muslimah tetap mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, menjalankan tugas agung pada suatu kenegaraan dan bahkan menjadi kepala negara. Selain itu, perempuan tetap mempunyai hak untuk ikut serta dalam shalat jama’ah bersama laki-laki, kepemimpinan syari’at dengan catatan mereka mampu melakukannya.

 

KESIMPULAN

Bahwa dalam Islam, agama kamil yang menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya, cakupannya tidak hanya pada aspek akidah saja. Urusannya tidak hanya hablu minallah, yang berkaitan dengan Allah semata, akan tetapi juga hablu minannas, yang berkaitan hubungan antar manusia. Aturan dan Hukum yang disyariatkan mencakup urusan yang lebih luas, bahkan kebal oleh entitas tempat dan waktu. Kehidupan pribadi Rasul dan tatanan masyarakat madani yang ia bentuk di Madinah, memberikan cukup gambaran dan pelajaran berharga kepada umat dunia.

Upaya meneruskan kesuritauladanan Nabi dalam kehidupanya secara personal sebagai pemimpin agama dan pemimpin umat dilanjutkan oleh para khalifah al rasyidin. Dengan model kepemimpinan umat yang hampir sama, mereka membawa dan menyebarkan misi akidah yang lebih luas. Ajaran politik nabi yang tidak berorientasi pada kekuasaan dan mengutamakan platform ri`ayah syu`un al ummah dijalankan degan bentuk pemerintahan teokrasi oleh para pengganti yang merupakan sahabat-sahabatnya.

Pergeserannya dalam bentuk monarki dan mulai dipisahkannya urusan dunia dan agama dari wilayah pemimpin kekhilafahan merupakan satu pertanda menurunya kualitas pemimpin. Sementara itu, umat/masyarakat membutuhkan sebuah pemerintahan yang mampu memberikan kemaslahatan dan kemakmuran hidup untuk semua golongan di bawah naungan imperium Islam. Sehingga dibentuknya lembaga-lembaga pembantu kinerja seorang pemimpin sangat diperlukan. Bahkan, kesimpulan yang lebih ekstrim bahwa pemisahan wilayah agama dari kesultanan merupakan satu keharusan. Mengingat kualitas sultan yang kurang mempunyai kompetensi dalam bidang agama, walaupun di bidang pengaturan pemerintahan ia mampu.

Lahirnya era Republik dan negara bangsa bisa jadi merupakan suatu keniscayaan yang harus diambil masyarakat Timur Tengah. Masyarakat yang telah melek ilmu pengetahuan dan berpengalaman oleh asimilasi peradaban menuntut adanya pemerintahan yang benar-benar mengurusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Situasi ini merupakan jawaban atas menurunnya semangat politik ri`ayah syu`un al ummah yang disebabkan oleh lemahnya kualitas pemimpin dan lebih mementingkan kepentingan keluarga di dalam kedinastiannya sendiri. Faktor eksternal yang tak henti-hentinya merongrong kekuasaan imperium, juga menjadi faktor penyebab utamanya.

Lahirnya era kolonialisme dan imperalisme Barat terhadap dunia Timur menjadi pemicu semangat kerakyatan di abad kedua puluh. Intervensi Barat yang berlebihan dan berselubung pemandulan kekuasaan politik dunia Arab pada akhirnya harus disudahi oleh kekuataan rakyat yang menyuarakan nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai cita-cita luhurnya. Bentuk pemerintahan Republik yang dibangun oleh kekuataan rakyat akhirnya terbangun di beberapa wilayah Timur hingga saat ini.

Seiring dengan tranformasi paradikma kepemimpinan dari era Muhammad hingga sekarang membawa implikasi atas hak masyarakat lebih luas. Penegasan atas hak-hak seluruh lapisan masyarakat memberikan peluang besar bagi siapapun untuk andil dalam menjalankan roda kehidupan bersama, terutama bagi perempuan. Tercatat banyak tokoh-tokoh perempuan yang telah berperan di beberapa posisi penting. Bahkan pada masa kesultanan Turki Usmani tedapat Sultan perempuan, begitupula pada masa awal dinasti Mamluk di Mesir.

Akhirnya, sejarah membuktikan bahwa Islam benar-benar mampu mengakomodir segala aspek kehidupan. Cakupannya universalnya memberikan hak merata bagi siapapun dan kapanpun dan sebagai rujukan dan landasan utama untuk menata kehidupan bermasayarakat yang harmoni dan madani. Sekian.

 

 

 


[1] Yatsrib kemudian beralih nama menjadi Madinah; berasal dari Madinatun Nabi (Kota Nabi).

[2] Muhammad Jamal al-Din Surur. Qiyam al Dawlah al Arabiyah al Islamiyyah fi Hayati Muhammad Saw.. Dar al Fikr al `Araby. Cairo. 1997. Hlm. 95

[3] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Univeristas Indonesia. Jakarta. Cet. V. 1985. Hlm. 92

[4] Dr. Ahmad Syafi`I Ma`arif. Islam dan Politik. Gema Insani Press. Jakarta. 1996. Hlm. 141

[5] Nurchlis Madjid. Aspirasi Umat Islam Indonesia. Penyunting Bosco Carvallo dan Dasrizal. Leppenas. Jakarta. 1983. Hlm. 11

[6] Ibid. hlm. 88.

[7] Amany Lubis, dkk. Sejarah Peradaban Islam. UIN Press. Jakarta. 2005. Hal. 69

[8] John L. Espositio dan John O. Voll. Demokrasi di Negara-negara Muslim. Mizan. Bandung. 1999. Hal. 35

[9] Munawir Sadzali. Islam dan Tata Negara. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1990. Hal. 41-110

[10] Ibid. hlm. 115.

[11] Ibid. hlm. 124.

[12] Ibid. hlm. 116-130.

[13] Ibid. hlm. 131

[14] Ibid. hlm.148-150

[15] L. Crawn brown. Wajah Islam Politik; Pergulatan Agama dan Negara sepanjang sejarah umat. Serambi. Jakarta. 2003. Hlm. 215.

[16] Amany Lubis dkk. Loc. Cit. hal. 38

 

Daftar Pustaka

Adhyaksa Dault. Islam dan Nasionalisme. Pustaka al Kautsar. Jakarta. 2005

Harun Nasution. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Univeristas Indonesia. Jakarta. Cet. V. 1985.

Ahmad Syafi`I Ma`arif. Islam dan Politik. Gema Insani Press. Jakarta. 1996

Nurchlis Madjid. Aspirasi Umat Islam Indonesia. Penyunting Bosco Carvallo dan Dasrizal. Leppenas. Jakarta. 1983.

Muhammad Jamal al-Din Surur. Qiyam al Dawlah al Arabiyah al Islamiyyah fi Hayati Muhammad Saw.. Dar al Fikr al `Araby. Cairo. 1997

Nur Ihsan Shaleh dan Zaenab Mahmudah el Wahid. Saatnya Wanita Memilih. Atase Pendidikan KBRI Cairo. Cairo. 2007

Abdul Majid az Zindani. Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam. Al-I`tishom Pers. Jakarta. 2003.

Amany Lubis, dkk. Sejarah Peradaban Islam. UIN Press. Jakarta. 2005

John L. Espositio dan John O. Voll. Demokrasi di Negara-negara Muslim. Mizan. Bandung. 1999

L. Crawn brown. Wajah Islam Politik; Pergulatan Agama dan Negara sepanjang sejarah umat. Serambi. Jakarta. 2003

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344