Gejolak politik yang terjadi secara estafet di beberapa Negara-negara Timur Tengah sejak Desember 2010 lalu telah mengubah peta politik kawasan. Instasbilitas politik dan ekonomi sebagai dampak langsung Arab Spring tak hanya dirasakan di dalam negeri, akan tetapi juga keseluruhan wilayah Timur Tengah bahkan dunia. Argumentasi ini sangat mendasar karena Timur Tengah sendiri merupakan kawasan strategis di antara dunia Timur dan Barat, baik karena kantung ekonomi minyak dunia maupun konflik sejarah tiga agama Samawi yang lahir di wilayah ini.

Dalam geopolitik, Arab Spring secara lansung mengundang perhatian mata dunia Internasional. Bagaimana tidak, Negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya dan Syiria yang terlibat dalam peristiwa politik ini merupakan Negara-negara papan atas dalam ketahanan dan keamanan politik wilayah Timur Tengah. Secara khusus, untuk beberapa dekade terakhir sebelum pecahnya Arab Spring, utamanya Mesir dan beberapa Negara tersebut dikenal sebagai aliansi Barat yang bercokol di Timur Tengah.

Lengsernya Mubarak pada 11 Februari 2011, bertepatan dengan 18 hari setelah demonstrasi revolusi Mesir berkobar merupakan satu momentum berakhirnya pemerintahan gaya militer yang otoriter di Timur Tengah. Dibanding dengan pemimpin-pemimpin Arab lain yang tengah mengalami tuntutan rakyat serupa, nampaknya Mubarak-lah yang mengakhiri jabatannya dengan cara lebih terhormat dengan cara mengundurkan diri. Ben Ali, presiden Tunisia memilih kabur dari negerinya, Muammar Qadaffi, memilih memerangi demonstran dan akhirnya tewas mengenaskan, atau Bashar al Assad yang hingga kini masih menyatakan angkat senjata terhadap barisan rakyat oposisi.

Serangkaian peristiwa berbasis tuntutan rakyat tersebut merupakan dampak atas ketidak puasan rakyat terhadap pemimpinnya, baik itu berupa sistem pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak mengakomodir dan mengabaikan kepentigan rakyat. Sehingga rakyat memandang perlunya diselenggarakan reformasi atau bahkan revolusi atas kejenuhan kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. Rakyat menginginkan satu bentuk pemerintahan yang demokratis dalam arti sebenarnya, yang mendengar aspirasi rakyat, bukan yang menodongkan senjata kala keinginan rakyat terucap.

Menjawab kondisi tersebut, Mesir segera menyelenggarakan pemilu legislatif dan eksekutif secara langsung. Dan secara mengejutkan partai-partai politik berbasis Islam memenangi pemilu mengalahkan partai politik berhaluan liberal. Kelompok islam berhasil menguasai 62 persen kursi parlemen, sementara pada pemilihan presiden, Mursi dengan aliansi sama memenangi sebanyak 51,7 persen suara atas lawan politiknya yang dianggap representasi orde lama. 62 persen suara pada pemilihan anggota legislatif tersebut merupakan gabungan suara dua partai, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Annur, yang keduanya mempunyai akar sama pada organisasi islam Ikhwanul Muslimin.

Untuk sementara waktu, kemenangan Ikhwanul Muslimin memicu kekhawatiran kaum liberalis negeri seribu menara tersebut. Kecemasan juga dirasakan oleh kelompok minoritas dari kalangan Kristen Koptik. Tentu hal ini tidak tanpa alasan, karena semenjak lengsernya kekuasan raja Faruk hingga rezim Mubarak, Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena aliansinya terhadap pemahaman islam fundamentalis. Selain berupaya memboyong pemerintahan Islam dalam pemerintahan Mesir, juga menempatkan kekhilafahan sebagai cita-cita masa depan mereka.

Memandang sekilas fakta sejarah dan pemikiranya, pantas jika kelompok non islamis Mesir mengkhawatirkan perubahan peta politik yang telah terjadi. Umat Kristen Koptik mencemaskan kebebesan kehidupan beragama mereka yang selama ini terjamin pada rezim liberalis, Husni Mubarak. Namun, Ikhwanul Muslimin telah berusaha meredam kecemasan-kecemasan tersebut dengan menjanjikan kebebasan dan akomodasi terhadap kelompok mereka di dalam pemerintahan Mesir baru yang sedang dibentuk. Posisi dua wakil presiden yang diberikan kepada seorang Kristen koptik dan seorang dari kalangan perempuan merupakan kebijakan Ikhwanul Muslimin untuk menjawab kecemasan minoritas rakyat Mesir.

Langkah yang diambil oleh Ikhwanul Muslimin tersebut semakin menegaskan penyakit laten partai politik yang selalu bertindak pragmatis. Apalagi, pemerintahan baru dihadapkan satu kenyataan bahwa perekonomian Mesir tidak bisa terlepas dari sektor pariwisata yang di dalamnya terdapat unsur-unsur bersebarangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, pragmatism action tidak hanya berlaku di dalam negeri, kebijakannya yang tergolong standar dan dingin terhadap dunia Barat dan Israel berseberangan dengan ideologi Ikhwanul Muslimin yang sejak berdirinya selalu meneriakan syariat Islam.

Kemenangan Ikhwanul Muslimin bisa jadi merupakan representasi keinginan kuat umat Islam dan organisasi ini untuk merealisasikan cita-cita penegakan syariat. Akan tetapi bisa jadi hanya sebagai bentuk pelarian atas kejenuhan politik masyarakat Mesir terhadap rezim lama yang otoriter dan telah mengecewakan. Dominasi politik beraliansi Islam juga dimenangkan di Libya. Sebelumnya Turki, pada pemilu 2002 Adalet ve Kelkinma Partisi (AKP) berbasis Islam juga memenangkan pemilu. Namun, untuk di Indonesia yang mempunyai umat Islam terbesar di dunia, partai-partai Islamis justru bernasib sebaliknya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang organisasi pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin, pada beberapa halaman dari makalah ini akan diuraikan sejarah dan pemikiran dakwah serta politiknya, juga jaringannya di Indonesia dan dunia.

A. Akar Sejarah

Imperalisme Inggris Di Mesir

Awal abad dua puluh merupakan puncak agresi imperalisme dan kolonialisme dunia Barat terhadap dunia Timur, khususnya dunia Islam. Timur tengah yang merupakan basis dan tanah kelahiran umat Islam terjebak dalam satu kungkungan dan penindasan budaya. Politik imperalisme Barat yang diselenggarakan dalam bentuk kolonialisme sedikit banyak merenggut identitas masyarakat Islam dan Arab. Di sisi ekonomi, Barat telah menguasai sebagian besar pangsa pasar dan ruas-ruas perniagaan. Dalam tatanan sosial budaya, gaya hidup hedonis ala Barat yang jauh dari nuansa islami telah tumbuh subur dan menjadi tren masyarakat kelas atas. Sementara itu dalam tatanan politik dan pemerintahan lokal, sebagian besar telah mendapatkan intervensi yang sangat kuat dari Kolonialis.

Inggris mulai menanamkan pengaruhnya di Mesir pada 1875 setelah upayanya menguasai 44 % saham Terusan Suez yang baru selesai dibangun pada tahun 1869 atas ide insinyur yang juga seorang diplomat Perancis, Ferdinand de Lessep. Lambat laun, peran Inggris lebih dominan dibandingkan Perancis. Dampak langsung dan tidak langsung kehadiran kolonialis yang terjadi pada umumnya wilayah Timur Tengah seperti disebutkan di atas juga dialami oleh Mesir.

Dari sudut budaya, gaya hidup liberal Eropa ditanamkan di negeri seribu menara. Sebuah Bioskop berhasil dibangun untuk pertama kali pada 1896 di Cairo. Kedai minuman keras pun lalu tersebar dari kota besar dari kota besar sampai desa-desa. Selain itu, diskotik pun dibangun. Memang pada mulanya tempat-tempat itu dibangun untuk menfasilitasi tentara, diplomat dan para peniaga dari Eropa, akan tetapi lambat laun budaya-budaya hedonis dan jauh dari nuansa Islam tersebut menyeret generasi muda dan kalangan atas negeri itu. Kehadiran penari penghibur dan tunasusila di tempat-tempat itu menjadikan praktik perzinahan meningkat. [1]

Dari sudut ekonomi, monopoli perniagaan dilakukan oleh Inggris. Barang-barang impor dari Negara lain yang diperkirakan akan mengancam barang impor serupa dari Inggris dilarang. Suplay kebutuhan umum juga dikendalikan oleh Suez Canal Company, milik Inggris yang berkantor di Ismailiyyah, tempat dimana Ikhwanul Muslimin berdiri. Hasan al Banna juga pernah langsung mengkritik pihak maskapai Jabasat al Balah, bahwa pemberontakan buruh yang terjadi pada saati itu, salah satu sebabnya adalah imbalan kerja yang tidak memadai. [2]

Pendidikan dan keagamaan, sekolah-sekolah asing mendapat kesempatan untuk bersaing dengan madrasah lokal. Para misionaris dan pendeta diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum pendidikan yang mereka dirikan dan mendoktrin setiap siswa yang sekolah disana, baik itu anak-anak Eropa maupun siswa muslim yang tertarik dengan model pendidikan modern. Sejarah tentang peradaban Islam pun dikurangi dan digantikan dengan pembesar-besaran sejarah firaun di Mesir dan sejarah Renansiace dia Eropa.

Penghapusan Kekhalifahan Turki

Di luar Mesir, di pemerintahan pusat dunia Islam, Kekhalifahan Turki Usmani sedang terancam oleh gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh generasi mudanya. Sultan Abdul Hamid II (1896-1909) harus menghadapi gerakan Turki Muda yang berusaha mengurangi kekuasaan para sultan yang absolute.[3] Namun, sayangnya gerakan pembaharuan yang dilakukan berakhir di tangan kelompok Sekularis pimpinan Mustafa Kemal Attarturk.

Gerakan Mustafa Kemal awalnya mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Turki. Pihak kerajaan telah menelantarkan mereka dengan kesibukan mereka beraliansi dengan Jerman pada Perang Dunia I. Dukungan pun secara tidak langsung diperoleh dari tokoh-tokoh Islamis yang pro pembaharuan, seperti Said Nursi. Namun Republik Turki resmi terbentuk dan Mustafa menjadi pemimpin pertama, sebagian besar tokoh Islamis menarik dukungannya.

Muftafa kemal menjalankan konsepsi pemikiranya yang meliputi; Republikanisme, populisme, nasionalisme, reformisme, secularisme dan etatisme. Konsepsi tersebut sering disebut oleh pendukungnya sebagai prinsip Kemalisme yang selanjutnya menjadi ideologi Negara Turki hingga sekarang. Pemikiran yang diterapkan oleh Kemal adalah untuk mewujudkan modernisasi, namun yang nampak justru upaya westernisasi. Konsepsi Sekularisme yang seharunya dimaknai sebagai momentum kebangkitan intelektualisme, justru diartikan sebagai keharusan pemisahan agama dan Negara.[4]

Dominasi Yahudi di Palestina

Fenomena lainnya yang muncul pada awal abad dua puluh yaitu datangnya imiragn Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina, untuk kemudian mendirikan Negara Yahudi Israel di negeri Kanaan tersebut. Peristiwa ini tidak berdiri dengan sendirinya. Inggris mempunyai pernanan sangat signifikan atas peristiwa yang mengganggu stabilitas perdamaian kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Inggris sebagai pemilik mandat perdamaian liga bangsa-bangsa paska PD I atas wilayah itu memberikan jalan bagi Yahudi untuk bermukim di Palestina.[5]

Selain Inggris, kekhalifahan Turki Usmani merupakan pihak internal dunia Islam yang harus bertanggung jawab. Pasalnya, sebelum era Sultan Abdul Hamid II, kekaisaran terlalu longgar mengijinkan kepemilikan properti oleh warga asing. Kebijakan ini mengakibatkan pembelian properti besar-besaran berupa lahan di Palestina. Kehadiran Yahudi di tanah Palestina sangat mengganggu keberlangsungan masyarakat Muslim Arab di Palestina. Gelombang konflik, penjarahan dan pengungsian mewarnai tanah Palestina hingga saat ini. Yahudi sendiri memiliki catatan buruk dalam sejarah peradaban agama Samawi, bahkan dalam sejarah kelam bangsa Eropa.

Gejolak Pemikiran Tokoh Islam

Kedatangan Jamaluddin al Afghani, tokoh dunia Islam ke Mesir pada 1869 membawa dampak besar dalam peta pemikiran politik Mesir. Ia disambut oleh beberapa kalangan mahasiswa Al-Azhar yang dipelopori oleh Muhammad Abduh. Afghani mengajarkan beraneka ragam ilmu, dari pengetahuan ilmu Islam, pengetahuan modern, filsafat dan sejarah serta hukum dan ketatanegaraan. Meskipun Afghani akhirnya terusir dari Mesir sepuluh tahun kemudian oleh pemerintahan Mesir, Taufik Pasha, akan tetapi pemikirannya telah mendarah daging dalam diri Abduh. Abduh sendiri juga dipecat dari dosen Al-Azhar atas pengajarannya yang membangkitkan perlawanan terhadap Kolonialis.[6]

Pemikiran Afghani yang diajarkan di Mesir adalah bahwa penyait yang paling penting dan mudah dilihat saat itu adalah kesewenang-wenangan dan kolonialisme. Untuk memerangi keduanyanya, seluruh muslim wajib memiliki kesadaran politik sekaligus partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Masyarakat, baginya, telah melakukan kesalahan besar jika memisahkan antara Islam dan Politik. Islam ada cara berfikir dan ideologi yang mempunyai daya untuk berkata dan membebaskan setiap muslim dari tindakan otoriter di kalangan mereka sendiri maupun penjajah asing.

Idenya tentang Pan-Islamisme menekankan perlunya persatuan melawan kekutan asing. Afghani menilai bahwa sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas umat Islam. Barat tidak lebih kuat dari umat Islam bila saja mereka mau bersatu menghadapinya. Persatuan dan kesatuan umat Islam sudah lemah sekali. Antara satu pemimpin Negara dengan yang lainnya kadang-kadang terajdi saling menjatuhkan. Di antara ulama juga sering tidak memiliki komunikasi. Karena itu Islam haru bersatu dalam Pan Islamisme. [7]

Satu hal yang menarik dari gagasan Afghani bahwa himbauannya tersebut tidak ditunjukan kepada sebuah komunitas muslim di satu Negara, melainkan kepada seluruh musli di dunia. Ia menghimbau bersatunya kaum muslimin sedunia dala satu tatanan pengorganisasian, untuk menghadapi kaum penjajah. Itulah yang dimaksudnya sebagai Pan-Islamisme atau khilafah Islamiyah.

Mesikupun pemikiran Afghani dan Abduh memiliki banyak kesamaan, karena hubungannya sebagai Guru dan Murid, akan tetapi pola pergerakannya berbeda. Kalau Afghani lebih menempatkan diri sebagai politisi dan diplomat, maka Abduh lebih menempatkan diri sebagai ulama. Afghani menganjurkan revolusi, sedangkan Abduh secara evolusi.

Selain Afghani dan Abduh, menejelang lahirnya Ikhwanul Muslimin, muncul tokoh Ali Abdur Raziq yang terkenal karena pemikirannya yang tertuang dalam bukunya al Islam wal Ushul Hukm. Dalam karyanya tersebut, ia mengutarakan tiga pokok pemikirannya; 1). Raziq menempatkan syariat Islam semata-mata bersifat spiritual tanpa ada kaitannya dengan pemerintah dan kekuasaan eksekutif, 2). Perang (Jihad) yang dilakukan Rasulullah adalah demi perluasan penajajahan, bukan demi agama atau untuk menyebarkan agama, dan 3). bahwa pemerintahan Abu Bakar dan khalifah rasyidin sesudahnya bukanlah pemerintahan agama. Akibat pemikirannya ini, ia disidang oleh suatu majlis ulama berjumlah 24 orang yang diketuai oleh Syaikh Al-Azhar. Keputusan sidang tersebut tidak diakuinya Raziq sebagai ulama dan memecatnya dari jabatan Hakim Mahkamah Syariah. Keputusan Majlis Ulama Mesir tersebut diperkuat oleh hasil kongres Ulama Dunia Islam di cairo pada 13-19 Mei 1926. Kongres mengakui pentingnya arti kekhalifahan bagi Umat Islam. [8]

Peristiwa-peristiwa yang mengawal perkembangan dunia Islam saat itu memberikan pengaruh besar terhadap gerakan-gerakan dan pemikiran politik Islam generasi berikutnya. Salah satu adalah gerakan politik yang dibentuk oleh Hasan al Banna, yaitu Ikhwanul Muslimin.

B. Hasan Al-Banna dan Berdirinya Al-Ikhwan

Kelahiran dan Pendidikan

Nama lengkapnya Hasan bin Ahmad bin Abdurrrahman Al Banna. Ia lahir di desa Mahmudiyyah di wilayah Bahirah Mesir pada bulan Sya’ban 1324 H, bertepatan dengan bulan September 1906 M. Ayahnya bernama Ahmad Abdur Rahman Al-Banna seorang hafal Al Quran dan pegawai syariah di desanya. Saat masih kecil, ia diberikan pengetahuan Islam dari langsung dari ayahnya, utamanya tahfidz al Quran. Sementara itu pendidikan dasar formalnya di dapatkan di Madrasah Diniyah al Rashad milik pemerintah. Dalam usia belia ia menyaksikan praktik dzikir tarekat Al-Hasafiyah dan terlibat di dalamnya hingga beranjak dewasa.

Usai mengenyam pendidikan dasar formalnya, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-I’dadiah di Mahmudiyyah, kemudian ke Dar al Mu’alimin di Damanhur pada 1920. Pada 1923, Hasan Al Banna mmelanjutkan pendidikannnya di sekolah tinggi Darul Ulum yang kini menjadi bagian dari Universitas Cairo (UC). Ia menyelesaikan studinya pada 1927. [9]

Aksi Pergerakan

Ketika di Cairo, Al-Banna menyaksikan instabilitas politik di dalam Mesir dan dunia Islam sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab “Akar Sejarah” di atas. Dimana cengkeraman kolonialisme begitu kuat dan stagnasi kepeminan dunia Islam. Hal tersebut berdampak pada kondisi sosial budaya masyaraka Mesir dan banyak mengikis budaya Islami. Hal itu, menurutnya menyebabnkan munculnya gerakan putus asa dengan mendirikan kelompok pembaharuan yang jauh dari nuasa Islam, khususnya dalam bentuk partai Liberal. Kondisi ini menyebabkan hilangnya wibawa politik umat.[10] Melihat realita itu, Al Banna menganggap perlunya melakukan aksi untuk menyelamatkan dunia Islam. Salah satu aksinya pada saat itu adalah keterlibatannya mendirikan Asosiasi Pemuda Muslim (YMMA).

Untuk beberapa waktu, ia menetap di Ismailiyah untuk bertugas mengajar di sebuah sekolah pemerintah. Disana ia menyaksian para manajer Eropa pengelola Terusan Suez hidup mewah di bungalow, sementara penduduk pribumi hidup dalam keprihatinan di gubuk-gubuk yang menyedihkan. Oleh karena itu, ia mencoba melakukan reformasi, namun tidak melibatkan diri dengan gerakan Islam lokal. Model gerakan dengan kegiatan di masjid tidak dilakukan olehnya. Ia lebih banyak melakukan ceramah agama di kedai kopi. Awalnya model dakwah tak lazim ini menimbulkan keterkejutan, akan tetapi perlahan menjadi biasa. Bahkan terdapat orang yag memintanya untuk mengajar secara intensif. Dari situlah ia mendapatkan 6 orang murid dan sama-sama mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin pada 1928.[11]

Tentang pendirian ini, Hasan Al-Bana mengatakan: “Di Ismailiyyah saya meletakkan dasar-dasar takwin yang pertama bagi fikrah ini. Pada mulanya ia muncul sebagai lembaga kecil. Kami pun bekerja untuk menjadikan kami sebagai tentara-Nya, demi mencapai tujuan ini. Seluruh kegiatan kami lakukan atas nama Al Ikhwan al Muslimin”. [12]

Kepindahannya kembali ke Cairo, Al-Banna memboyong serta gerakan Al-Ikhwan dan menjadikanya sebagai gerakan nasional di Mesir pada tahun 1932. Setahun kemudian telah memiliki pers sendiri. Tak hanya itu, sejak 1936 ia mengupayakan internasionalisasi gerakannya dengan cara mengirim surat kepada perdana menteri, raja dan penguasa Arab lainnya. Dua tahun kemudian ia menyerukan kepada Mesir untuk membubarkan partai politik karena tindakan korup yang mereka lakukan.

Gerakan Al-Ikhwan semakin mendapat tempat di hati umat Islam, khususnya ketika pasukan Al-Ikhwan maju ke medan perang Arab-Israel. Melihat kondisi ini, kemudian Al-Ikhwan semakin meyakinkan diri untuk muncul sebagai gerakan politik yang bertujuan untuk membentuk Negara-negara Islam dan menyatukannya dalam bentuk kekhilafahan.

Namun, sebagai suatu gerakan, Al-Ikhwan mengalami masa fitnah. Pada tahun 1948, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Mesir. Pembubaran itu berawal dari kesenjangan koordinasi gerakan ini dengan pemerintah Mesir ketika itu. Kulminasinya adalah terbunuhnya Al Banna pada 14 Rabi’ul Akhir 1367 H, bertepatan dengan 12 Februari 1949 M.[13]

Pada saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa An-Nuhas Pasha. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi, Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi. Sejak saat itu, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah.

Ikhwanul Muslimin sedikit bernafas ketika Anwar Sadat mulai berkuasa. Anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara satu persatu dilepaskan. Sejak saat itu Ikhwanul Muslimin menempuh jalan moderat dan mendapat tekanan dari penguasa pemerintahan Mesir. Hingga pada 2012 lalu, Ikhwanul Muslimin memenangkan kompetisi politik dan menduduki pemerintahan setelah serangkaian peristiwa reformasi Mesir yang terjadi sejak 25 januari 2011 dan melengserkan rezim Husni Mubarak.

C. Ideologi Ikhwanul Muslimin

Ide-ide pemikiran politik Ikhwanul Muslimin atau sering disebut sebagai Fikrah Al Ikhwan adalah ide-ide yang muncul dari pemikiran Hasan Al Banna itu sendiri. Ia menetaptkan fikrah Ikhwan pada: 1). Hukum-hukum Islam dan seluruh ajarannya dapat mengatur urusan hidup manusia di dunia dan akhirat, 2). Dasar pengajaran Al-Ikhwan dan seluruh pemahamannya adalah Al Quran dan Sunah Nabi SAW., 3). Sebagai agama yang kaffah, Islam memiliki kemampuan mengatur persoalan hidup dan semua bangsa dan umat pada segala zaman. [14]

Dalam bidang politik, Al-Banna mengusulkan sebagai berikut: [15]

  1. Menghapuskan sistem kepartaian yang memecah belah umat Islam dan mencabik-cabik rakyat menjadi kelompok-kelompok yang tidak menuntut dengan cara Islami dan hanya berselisih untuk memperebutkan keuntungan materi dan kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Dan mengarahkan kekuatan umat Islam secara politik dalam satu arah dan satu barisan.
  2. Memperbaiki undang-undang sehingga sesuai dengan syariat Islam dalam setiap cabangnya.
  3. Memperkuat tentara dan memperbanyak sanggar-sanggar pemuda dan menggelorakan semangatnya untuk berjihad secara Islami.
  4. Memperkuat hubungan antara Negara-negara Islam seluruhnya, khususnya bangsa Arab untuk menjadi pelopor bagi pemikirian serius dan praktis tentang Khilafah Islamiyah yang hilang.
  5. Menyebarluaskan ruh Islam di kantor-kantor pemerintahan sehingga semua pegawai merasakan tuntutan ajaran Islam.
  6. Mengawasi perilaku pegawai secara personal dan memisahkan urusan pribadi dan urusan kerja.
  7. Mendahulukan waktu kerja kantor, baik di musim panas atau musim dingin, sehingga membantu melaksanakan kewajiban dan menghapus banyak begadang.
  8. Menghapus suap dan menggaji dengan cukup serta hal-hal yang diperolehkan menurut undang-undang saja.
  9. Menimbang semua pekerjaan pemerintah dengan pertimbangan hukum dan ajaran Islam sehingga aturan upacara, undangan, pertemuan resmi, penjara dan rumah sakit tidak berbenturan dengan ajaran Islam. Rotasi pekerjaan dengan pembagian yang tidak bertabrakan dengan waktu shalat.

10. Pendayagunaan ulama Al-Azhar dalam pekerjaan militer, administrasi dan pelatihannya.

Al-Banna menyerukan pemerintah Mesir pada khususnya dan bangsa Arab dan Islam untuk kembali kepada Islam. Dan yang menjadi tampilan Islam adalah:[16]

  1. Menyatakan bahwa pemerintahannya adalah Islami, mengaktualisasikan pemikiran Islam dalam bernegara dengan tampilan resmi.
  2. Menghormati kewajiban-kewajiban dan simbol-simbol Islam, serta mengharuskan pelaksanaan kepada seluruh pegawai dan pejabat dan hendaknya pejabat tinggi menjadi teladan dalam hal ini bagi yang lain.
  3. Mengharamkan semua yang memabukan yang telah diharamkan dalam Islam, berupa minuman keras, zina dan menjadi pendahuluannya, riba dan yang berkaitan dengannya, berupa judi dan usaha-usaha haram. Hendaknya Negara menjadi teladan, dalam hal ini sehingga Negara tidak memperbolehkan apa pun dari semua itu dan tidak melindunginya dengan kekuatan undang-undang, dan tidak memperlakukan rakyat atas dasar ini.
  4. Memperharui manhaj (sistem) pendidikan sehingga menjadi pendidikan Islam sekaligus pendidikan nasional. Artinya, pengajaran dilakukan dengan bahasa Arab, sejarah nasional mendapatkan perhatian yang baik, bertujuan pada pembentukan karakter pelajar dengan ajaran Islam dan member wawasan kepada akal mereka dengan hukum dan hikmah Islam.
  5. Pemerintah menerbitkan taujid (arahan) islami ini dalam setiap tindakan.

Untuk mengupayakan seluruh pergerakannya, Al-Banna menyusun tahapan-tahap secara berkesinambungan (mustamiirah). Inplementasinya dilaksanakan dalam langkah-langkah konkret berupa: 1). Pembetukan individu, 2). Perbaikan rumah tanggah, 3). Perbaikan masyarakat, 4). Pembebasan Tanah air, 5). Perbaikan pemerintah, 6). Pengembalian peran internasional bagi umat Islam (dengan cara memerdekakan, menyatukan dan mengumumkan khilafah) dan 7). Menjadi soko guru bagi dunia.

Langkah-langkah konkret tersebut kelihatan cukup lugas dan gamblang. Tinggal lagi adalah bagaimana sebenarnya penerapan itu secara riil di masyarakat. Perlu diketahui bahwa keempat poin terakhir itu dibebankan sebagai kewajiban jamaah. Sementara itu, strategi konkret dalam pembentukan Negara adalah: [17]

  1. Dakwah Umum, yang bertujuan untuk mendidik umat, membangkitkan rakyat, mengubah tradisi umum, menyucikan jiwa, membersihkan rohani, mengumandangkan prinsip-prinsip kebenaran, jihad, berkarya dan memiliki sifat keutamaan di tengah masyarakat.

Upaya pendekatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah dengan mengadakan kelas belajar, ceramah, menyebarkan makalah, mengirim delegasi, rapat akbar, dan kunjungan-kunjungan. Selanjutnya dilakukan pembentukan usrahdan kelompok yang tidak mengikat antara lainnya. Dipakai pula kegiatan amal sosial. Masa yang diperlukan untuk ini diperkirakan selama 10 tahun.

Jemaah tidak menggabungkan diri kepada partai apa pun dan lembaga mana pun, namun juga tidak menentangnya dan juga tidak berhubungan dengan tokoh dan anggotanya. Jamaah menahan diri dari banyak unsur yang positif sekalipun, sampai tabir benar-benar terkuat dengan sendirinya dan orang dapat menangkap sebagian kebenaran yang selama ini tertutupi dari pandangan mereka.

  1. Dakwah Khusus, yang dilakukan dengan menyampaikan pesan kepada para pejabat, tokoh, penguasa dan wakil rakyat dan parlemen. Adapun cara pendekatannya adalah:
    1. Penyebaran dakwah untuk tabligh (di antaranya amal-amal kebajikan dan bakti sosial).
    2. Pendidikan jiwa sebagai proses pengalaman takwin;
    3. Perlengkapan manhaj yang benar dalam urusan kehidupan sebagai penetapan arah; dan
    4. Menemui umat, lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, serta dunia internasional dalam rangka tanfidz.
    5. Mendirikan Negara, inilah yang dimaksud dengan melakukan islamisasi hukum di suatu Negara. Dalam hal ini Hasan Al-Banna lebih terkonsentrasi pada kasus Mesir.
    6. Mengembalikan Khilafah, inilah marhalah (tahapan) terakhir yang dilakukan dan sekaligus merupakan tujuan ideal. Adapun cara yang dilakukan jika islamisasi sudah sampai kepada islamisasi Negara, maka tunggu koordinasasi antar Negara tersebut sehingga tercapai kata sepakat untuk memilih imam yang menjadi mediator.

D. Keanggotaan Ikhwanul Muslimin

Untuk menggambarkan sosok Ikhwan atau anggota Ikhwanul Muslimin, banyak pengamat menggunakan salah satu pidato Hasan Al-Banna yang berjudul Risalah At-ta’lim (Risalah pengjaran). [18] Dalam risalah tersebut Al-Banna menjelaskan sepuluh pilar sumpah anggota Ikhwanul Muslimin atau yang dinenal dengan Arkanul Bai’ah.

  1. Pilar Pemahaman. Dalam pilar ini menuntut pemahaman bagi anggota Al Ikhwan tentang Islam secara keseluruhan, dimana Islam adalah tata aturan yang sempurna, meliputi segala aspek kehidupan. Di dalamnya diatur bagiamana mengelola hidup secara individu dan bermasyaraka dan bernegara. Semuanya dipaparkan dalam 10 poin yang dapat dibaca dalam kitab karangannya, Majmua’ah al Rasaail.
  2. Pilar keikhlasan. Pilar ini dimaksudkan bahwa setiap muslim dalam perkataan dan perbuatannya harus bertujuan kepada ridha Allah semata. Dengan begitu mereka akan benar-benar menjadi pejuang ideologi dan aqidah, bukan pejuang untuk membela kepentigan pribadi.
  3. Pilar Amal. Pilar ini merupakan buah dari pilar pemahaman dan keikhlasan, dimana ada tujuah tingkatan amal yang harus direalisasi. Tujuh amal itu adalah: memperbaiki disi sendiri, pembentukan rumah tangga muslim, memperingatkan masyarakat, berjuang mencapai kemerdekaan dan mengembalikan kewibawaan umat Islam sedunia, serta membimbing dunia atau soko guru. Pilar ini dalam pembahasan sebelumnya disebut sebagai langkah konkret mengimplentasikan gagasan ideologi Ikhwanul Muslimin.
  4. Pilar Jihad. Bahwa jihad merupakan kewajiban sampai hari kiama. Tingkatan jihad menurut Ikhwanul Muslimin adalah; Pertama: melawan dalam hati, Kedua: Jihad dengan lisan, tulisan, tangan dan berkata yang benar (tegas) di depan penguasa yang jahat. Sedangkan tingkatan paling tinggi adalah berperang di jalan Allah.
  5. Pilar Pengorbanan. Setiap anggota Al-Ikhwan haru siap mengorbankan nyawa, harta, waktu dan segala sesuatu dalam kehidupan demi tercapainya tujuan.
  6. Pilar Taat. Bahwa setiap anggota Al-Ikhwan harus taat melaksanakan perintah baik dalam keadaan senang atau susah, mudah atau sukar. Tuntutan taat dibedakan terhadap obyek da’wah, tergantung apda fase mana obyek dakwah tersebut berada. Al-Ikhwan membagi fase dakwah menjadi tiga, yaitu: a). fase Tabligh atau penyebaran gagasan, yakni menyebarkan fikrah Islamkepada seluruh manusia, b). Fase Takwin atau formasi/pengkaderan. Mereka yang masuk dalam fase ini adalah hasil seleksi dari fase sebelumnya. Slogan yang selalu dipakai adalah “Perintah dan Taat”, c). Fase Tanfidz atau eksekusi. Setiap orang yang berada dalam fase ini harus siap untuk memikul beban dakwah dan siap menanggung segala resiko.
  7. Pilar keteguhan hati. Maksudnya konsistensi anggota dalam perjuangan walaupun bertahun-bertahun, sampai bertemu dengan Allah atau akhir hayat. Konskwensinya menang atau mati syahid.
  8. Pilar Totalitas. Bahwa setiap anggota Al-Ikhwan harus bersih aqidah dan ideologinya dari segala macam doktrin dan kepentingan kecuali yang datangnya dari Islam.
  9. Pilar Ukhuwah. Yakni ikatan persaudaraan karena persamaan aqidah.

10. Pilar Saling percaya. Maksudnya ialah dengan adanya saling percaya antara pemimpin dan prajurit, maka akan tampak kekuatan barisan jamaah Islam.

Hal menarik lainnya dari Ikhwanul Muslimin adalah pentingnya militansi umat. Justifikasi untuk diterapkannya sistem komando militer juga didukung oleh sepuluh pilar sumpah setia di atas, yang di dalamnya ditegakkan prinsip atau slogan “Perintah dan Taat” . kekuatan persenjataan militer, bagi Al-Banna adalah kekuatan ketiga setelah kekuatan aqidah iman dan kekuatan persatuan. Satu jamaah, katanya tak dapat dikatan telah memiliki kekuatan, kecuali telah memiliki tiga hal tersebut. [19]

Hal yang menarik lainnya untuk dikemukakan adalah fenomena hadirnya sebuah badan intelijen Ikhwanul Muslimin. Hal ini sangat logis, mengingat begitu besar cita-cita yang ingin mereka realisasi, yakni Kekhilafahan. Gaya intelijen dalam gerakannya bahwa tidak hanya sebatas dilakukan oleh biro intelijennya, melainkan mewarnai aktifitas Ikhwanul Muslimin. Saat Al-Banna membina hubungan dengan Hudaibi (pemimpin Ikhwan ke-2) pun dilakukan secara rahasia. “Demikianlah memang gaya Al-Banna mencari pendukung, menyembunyikan nama mereka demi melindungi jabatan resmi yang mereka pegang, serta memudahkan penyebaran gerakan”. [20] Gaya pergerakan semacam inilah yang menjadikan Ikhwanul Muslimin dicurigai oleh badan kemanan intelijen internasional.

E. Intenasionalisasi Gerakan Ikhwanul Muslimin

Nampak jelas, bahwa tujuan Ikhwanul Muslimin bukan saja untunk membentuk suatu pemerintahan Islam di Mesir, melainkan bercita-cita untuk menegakan sebuah pemerintahan Islam yang mendunia. Namun, Al-banna tidak ingin mengonfrontasikan antara Islam dengan nasionalisme atau persatuan Arab dan lebih condong untuk mengkompromikannya sembari memberi warna doktrin Islam.

Dalam satu pidatonya, Al-Banna mengemukakan gagasan Geopolitiknya,yaitu Islam tidak mengenal batas-batas geografis dan perbedaan pertalian darah. Seluruh kaum muslimn adalah satu umat, dan Negara Islam adalah satu Negara, walaupun daerahnya berjauhan. Negara umat islam adalah setiap jengkal tanah yang didiami oleh muslim yang mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah. Namun Al-Banna pun member catatan pula, bahwa kehadiran Khilafah Islamiyah pada hakekatnya untuk kesejahteraan umat manusia, bukan hanya kesejahteraan kaum muslimin saja.

F. Pengaruhnya Di Indonesia dan Dunia

Dalam karyanya, Majmu’ah al Rasaail, Al-Banna membahas persoalan dunia Islam yang terjadi saat itu, salah satunya adalah Indonesia. Secara singkat ia menggambarkan kondisi rakyat Indoensia yang berjumlah tujuh puluh juta jiwa dan mayoritas Muslim. Indoensia mengalami tekanan dari penjajah Belanda yang berambisi menjauhkan bangsa Muslim yang punya semangat yang tinggi dengan hak asasinya sebagai manusia, yakni kebebasan dan kemerdekaan.

Ikhwanul Muslimin yang saat itu jaringannya telah tersebar, juga menggalang dukungan-dukungan negara Arab lainnya untuk mendukung ke merdekaan Indonesia. Dan, setelah Mesir, negara-negara Timur Tengah lain pun mendukung kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin Mesir dan negara-negara Arab saat itu, bahkan membentuk Panitia Pembela Indonesia. Mereka mendorong pembahasan soal isu Indonesia di berbagai lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan Liga Arab. [21]

Peran Ikhwanul Muslimin dalam kemerdekaan Indonesia, itu, masih dapat ditelusuri jejaknya dalam artikel bertajuk Ikhwanul dan Indonesia. Di sana dicantumkan foto-foto tokoh bangsa seperti Sjahrir dan H Agus Salim yang menemui Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Saat itu, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, Ikhwanul Muslimin kerap mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melewati Terusan Suez. Terutama, saat Indonesia sedang dalam revolusi fisik melawan kembalinya Belanda.

Rekam jejak Ikhwanul Muslimin secara formal di Indonesia sulit ditemukan. Opini-opini yang muncul mengenai kedekatan beberapa organisasi di Indonesia dengan Ikhwanul Muslimin pun sulit untuk dibenarkan. Bahkan setelah reformasi Indonesia terjadi, Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering dikait-kaitkan sebagai representasi atau jelmaan Ikhwanul Muslimin di Indonesia pun tidak bisa dikatakan sebagai Ikhwanul Muslimin. Opini tersebut memang sangat mendasar jika melihat pola gerakan dan jaringan serta brand yang diangkat oleh partai tersebut. Namun rekam jejak PKS dalam peta politik Indonesia yang kurang baik oleh ulah para politisinya yang terjerat kasus hukum justru menjauhkan dirinya dari sosok Ikhwanul Muslimin. Ada beberapa tokoh Islam di Indonesia yang diafiliasikan kepada Ikhwanul Muslimin karena pemikirannya, seperti Agus Salim, Muhammad Natsir dengan Masyumi dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada orde lama. Sementara itu di era yang kontemporer, bisa disebutkan seperti Bachtiar Chamsyah dengan Parmusi (Persaudaraan Muslim Indonesia), Habib Husein al Habsyi dengan IMI (Ikhwanul Muslimin Indonesia).[22]

Masih dalam kitabnya, Majmu’ah ar Rasaail, Al-Banna menyampaikan pandangannya terhadap Palestina, Pakistan, dan Libya. Palestina pada saat itu tengah terancam oleh upaya pemberangusan yang dilakukan oleh konspiorasi yang tediri dari Amerika, Rusia dan Inggris. Terutama, sejak dibentuknya gerakan Zionisme Internasional yang secara resmi didanai oleh pemerintah dan bangsa Barat, disertai dendam lama dengan kebencian yang sangat kepada Arab dan kaum muslimin di manapun mereka. Hal itu yang menyebabkan Ikhwanul Muslimin maju ke medan perang kala konflik Arab-Israel pecah pada 1948. Menurut beberapa sumber, kelompok militansi Hamas yang ada di Palestina mempunyai kedekatan erat dengan Ikhwanul Muslimin, bahkan ada opini yang mengatakan sengaja dibentuk oleh Al-Ikhwan. Adapun Libya, digambarkan oleh Al-Banna sebagai Negara yang tengah terjerat dengan indoktrinisasi penjajah. Negara-negara ini mengerang sebagai pesakitan, tapi tidak kunjung mendapat pertolongan.

Melihat wacana kontemporer tentang kiprah Ikhwanul Muslimin di dunia, baru nampak setelah Arabs Spring pecah dan terjadi krisis politik di Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi yang diposisikan under dog oleh rezim-rezim Arab sebelumnya memanfaatkan momentum ini. Gerakan bawah tanahnya yang dilakukan selama setengah abad terakhir menuai buah, dimana Ikhwanul Muslimin mampu mengambil alih atau mendominasi peta politik di Mesir. Namun, di Libya, Mohammed Sawan, tokoh Ikhwanul Muslimin yang pernah dipenjarakan Muammaar Qaddafi selama tahun mendirikan partai yang berafiliasi Ikhwanul Muslimin justru dikalahkan oleh koalisi partai politik berhaluan Liberal. [23]

PENUTUP

Memandang akar sejarah Ikhwanul Muslimin, bisa dipandang bahwa kelahiran Ikhwanul Muslimin merupakan antithesis dari upaya penjajahan budaya yang dilakukan oleh dunia Barat ke dalam dunia Islam. Saat itu masyarakat dunia Islam terjangkit penyakit moral yang disebabkan oleh hilangnya identitas sosial asli yang telah mewarnai sebelumnya, yaitu budaya Timur dan Islam itu sendiri. Sehingga perlu untuk mengupayakan pengembalian umat kepada jalan yang lurus, jalan yang harusnya ditempuh, yaitu dengan kembali ke jalan Islam.

Upaya anti imperalismenya ini diperkuat dengan dicetuskannya gagasan berpolitik dan dakwahnya yaitu ideologi Ikhwanul Muslimin itu sendiri, yang mana merupakan gagasan Hasan Al-Banna. Menurut Al-Banna satu-satunya jalan untuk mengembalikan umat ke jalan yang lurus adalah memperbaiki individu, masyarakat dan Negara. Jika semua telah terbentuk maka kesatuan umat Islam yang transnasional akan terwujud berdasarkan koordinasi setiap Negara Islam yang telah terbentuk. Inilah yang kemudian menjadi cita-cita luhur Ikhwanul Muslimin, yakni kekhilafahan Islam.

Dengan semangat Ikhwaul Muslimin dengan aliansi terhadap misi Islam puritan, organisasi ini mampu berkembang di berbagai Negara, baik mayoritas muslim atau tidak. Meskipun kebanyakan gerakannya diselenggarakan di bawah tanah, akan tetapi sepak terjang dan konsep takwin-nya yang tertata rapi dan rahasia, mampu mempertahankan eksistensinya di bawah pemerintahan otoriter dimana organisasi ini bermukim. Kebisiuannya selama setengah abad terakhir seperti bom waktu yang kini telah meledak dan menghancurkan rezim lama. Walaupun kemenangan Ikhwanul Muslimin di kancah politik di Mesir tampak di depan mata, akan tetapi bukan berarti bisa disimpulkan sebagai sinyalemen Ke-Islaman. Bisa jadi masyarakat hanya menempatkan Ikhwanul Muslimin sebagai opsional di antara kelompok-kelompok liberalis yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan mereka. Yang pasti, kini Ikwanul Muslimin sedang diuji kemampuannya, membuktikan janji dan visi misinya untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

 


[1] Abdul Muta’al al Jabari, Pembunuhan Al-Banna, Pustaka Bandung, Bandung, hal. 36 dan 88.

[2] Abdul Kadir Audah. Islam dan Perundang-Undangan, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan VI. 1984, hal. 26-27.

[3] Amany Lubis, dkk. Sejarah Peradaban Islam. UIN Press. Jakarta. 2008. Hal. 210

[4] Ibid. hal 221 - 225

[5] Soebantardjo, Sari Sejarah Asia - Australia. Jilid I, Jogjayakarta. 1954. Hal 170

[6] Syaikh Muhammaad Abduh, Risalah Tauhid. Bulan Bintang, Jakarta. 1992. Hal 17-18.

[7] Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam, Kencana, Jakarta, 2010, hal 65.

[8] Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. LP3ES. Jakarta. 1985. Hal 84-87

[9] Muhammad Iqbal, Op. Cit. hal 189 – 191.

[10] Ibid. hal 191-192.

[11] Ibid, hal 194

[12] Hasan Al Banna, Majmu’ah al Rasaa’il, Darul Syahab, Cairo. Hal. 15

[13] Harun Nasution, dkk. Ensiklopedia Islam Indonesia, tanpa tahun terbit, Hal 302

[14] Hasan Al Banna. Op. cit. hal. 16

[15] Muhith Muhammad Ishaq, Fiqh Politik Hasan Al-Banna, Robbani Press. Jakarta. 2012. hal. 44

[16] Ibid. hal. 45

[17] Muhammad Iqbal, Op. Cit. Hal. 206

[18] Hasan Al-Banna, Op. cit. hal. 415-433

[19] Mustafa Manshur, Prinsip dan Penyimpangan Gerakan Islam, Robbani Press. Jakarta, tanpa tahun terbit, hal. 44

[20] Al-Husaini, Ihsak Musa, Ikhwanul Muslimin: Tinjauan Sebuah Gerakan Islam Bawah Tanah, Grafiti Press. Jakarta, Cet. I, 1983, hal. 192-193.

[21] Republika Online, (2012, 12 Juli) Peran Ikhwanul Muslimin untuk Kemerdekaan Indonesia. http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/07/17/m79azo-peran-ikhwanul-muslimin-untuk-kemerdekaan-indonesia, Diakses pada tanggal 18 Desember 2012.

[22] Suara Aceh, (2012, 28 Juni), Ikhwanul Muslimin dan Pengaruhnya di Indonesia, http://suaraaceh.com/dunia-islam/berita-dunia-islam/gerakan-islam/1615-ikhwanul-muslimin-dan-pengaruhnya-di-indonesia.html, diakses pada 23 Desember 2012.

[23] Kompas Online. (2012, 18 Juli). Liberal Memenangi Pemilu Libya. http://internasional.kompas.com/read/2012/07/18/07480877/Liberal.Memenangi.Pemilu.Libya, diakses pada 23 Desember 2012.

 

 

Daftar Pustaka

v Lubis, Amany, 2008, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, UIN Press.

v Soebantardjo, 1954, Sari Sejarah Asia, Jilid I, Jogjakarta, Bopkri.

v Abduh, Muhammad Syakir , 1979, Risalah Tauhid, Jakarta, Bulan Bintang.

v Suminto, Aqib, 1985, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP3ES.

v Iqbal, Muhammad, 2010, Pemikiran Politik Islam, Jakarta, Kencana.

v Al-Banna, Hasan, 1940, Majmu'ah Ar Rasaail, Cairo,Darul Syahab.

v Nasution, Harun, (tanpa tahun terbit), Eksiklopedia Islam Indonesia, Jakarta.

v Ishaq, Muhith Muhammad, 2012, Fiqh Politik Hasan Al-Banna, Jakarta, Rabbani Press.

v Manshur, Mustafa, (tanpa tahun terbit), Prinsip dan Penyimpangan Gerakan Islam, Jakarta, Rabbani Press.

v Al Husain, Ishak Musa, 1983, Ikhwanul Muslimin; Tinjauan Sebuah Gerakan Islam Bawah Tanah, Jakarta, Grafiti Press.

v Republika Online, (2012, 12 Juli) Peran Ikhwanul Muslimin untuk Kemerdekaan Indonesia. http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/07/17/m79azo-peran-ikhwanul-muslimin-untuk-kemerdekaan-indonesia, Diakses pada tanggal 18 Desember 2012.

v Suara Aceh, (2012, 28 Juni), Ikhwanul Muslimin dan Pengaruhnya di Indonesia, http://suaraaceh.com/dunia-islam/berita-dunia-islam/gerakan-islam/1615-ikhwanul-muslimin-dan-pengaruhnya-di-indonesia.html, diakses pada 23 Desember 2012.

v Kompas Online. (2012, 18 Juli). Liberal Memenangi Pemilu Libya. http://internasional.kompas.com/read/2012/07/18/07480877/Liberal.Memenangi.Pemilu.Libya, diakses pada 23 Desember 2012.

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344